Reporter: Syifa – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Sangatta – Massa gabungan antarmahasiswa dan buruh kembali lakukan unjuk rasa di halaman Sekretariat DPRD Kutai Timur Kawasan Bukit Pelangi Sangatta, Kamis (15/10/2020).
Aksi unjuk rasa gabungan mengatasnamakan Aliansi Kutai Timur Bergerak (AKTB) tersebut digelar setelah sebelumnya mahasiswa dan DPRD Kutim tidak bisa menemukan titik temu penyelesaian terkait penolakan pengesahan omnibus law yang dinilai merugikan buruh.
AKTB menuntut DPRD Kutim untuk secara tegas menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, melakukan deklarasi penolakan secara terbuka dan virtual, serta mengajukan permintaan ke Presiden RI untuk mengeluarkan Perppu yang membatalkan RUU Cipta Kerja.
Setelah melakukan orasi di halaman Gedung DPRD, ruang dengar kembali dibuka untuk perwakilan mahasiswa dan buruh pada pukul 2 siang di ruang hearing dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kutim Asti Mazar.
“Kalau ternyata di dalam RUU Cipta Kerja memang ada pasal-pasal yang dikhawatirkan merugikan buruh, ya kami terima untuk melakukan penolakan. Akan tetapi untuk saat ini, kami memutuskan untuk menerima, siap meneruskan, dan mengawal aspirasi dari buruh dan adek-adek mahasiswa sampai ke pusat,” terang Asti.
Perdebatan alot berlangsung lama hingga akhirnya mahasiswa dan buruh menyatakan walkout dari ruangan karena keinginan yang ditawarkan oleh aliansi dan buruh tidak sejalan dengan keputusan dari DPRD Kutai Timur.
Asti Mazar mengaku tidak bisa mengabulkan tuntutan dari aliansi dan perwakilan buruh karena isi dari tuntutan tersebut. Alasannya, DPRD sebagai lembaga legislatif tidak bisa begitu saja menolak RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu.
“Saya tidak bisa tandatangani karena DPRD ini bersifat kolektif kolegial. Jadi harus rembukan bersama dulu. Karena dalam permintaannya yang ditandatangai ini DPRD harus menolak. Tapi kami belum bisa serta merta menolak, karena draf RUU Cipta Kerja itu sendiri belum kami terima,” terangnya.
Ditegaskan kembali oleh Asti, meskipun DPRD Kutim tidak bisa menandatangani tuntutan tersebut, mereka siap untuk mengawal bahkan memfasilitasi penyampaian menggunakan uang pribadi agar aspirasi tersebut bisa sampai ke DPR RI.
