Insitekaltim, Samarinda – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan seharusnya menjadi panggung bagi aspirasi rakyat, bukan sekadar panggung seremonial birokrasi.
Hal itulah yang ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Samarinda Ulu, Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Iswandi yang juga merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda Ulu, memberikan teguran terbuka kepada pihak penyelenggara dan instansi terkait. Ia menilai, efisiensi waktu dan fokus pada substansi jauh lebih penting daripada prosedur protokoler yang kaku.
“Tadi sudah saya jelaskan, pas saya kasih sambutan, sudah enggak usah basa-basi. Kita langsung ke intinya saja, karena terlihat banyak protokol ini, kan saya ‘sekak’ tadi. Bapperida, camat, enggak usah basa-basi. Ini itu penting (untuk dibahas), tapi prosedurnya jangan menghambat substansi,” ujar Iswandi.
Kritik tajam yang dilontarkan Iswandi bukan tanpa alasan. Ia mengaku khawatir melihat tumpukan usulan pembangunan yang masuk dari setiap kelurahan, sementara kemampuan finansial Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memiliki batasan yang nyata.
Ia memprediksi, jika hanya mengandalkan anggaran daerah, banyak aspirasi masyarakat yang berisiko menguap atau hanya menjadi catatan di atas kertas.
“Kalau saya lihat tadi banyak usulan-usulan itu yang kemungkinan tidak bisa tertampung melihat kondisi keuangan pemerintah kota. Makanya saya katakan, kita harus cerdas-cerdas berimprovisasi,” tegasnya.
Iswandi mendorong para pemimpin wilayah, khususnya camat dan lurah, untuk mulai berpikir di luar kotak (out of the box). Menurutnya, keberhasilan pembangunan di wilayah Samarinda Ulu ke depan akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah setempat mampu mencari alternatif pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
Sebagai solusi, Ketua Komisi II menawarkan tiga jalur pendanaan yang bisa dimanfaatkan secara cerdas. Pertama, melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kedua, melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Ada beberapa usulan yang tidak harus dengan APBD. Bisa dengan CSR, bisa dengan Bankeu provinsi. Nah, makanya tadi saya sarankan pak camat, nanti panggil lurah-lurah, panggil seluruh anggota dewan yang tujuh orang dari Samarinda Ulu, kita duduk bersama,” imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya duduk satu meja antara eksekutif dan legislatif tingkat dapil untuk menyisir program mana yang menjadi prioritas utama.
Kolaborasi ini dianggap vital agar pembangunan tidak hanya mengandalkan saku pemerintah kota, tetapi juga melibatkan peran serta sektor swasta dan pengusaha lokal.
Menutup pernyataannya, Iswandi mengingatkan bahwa tuntutan zaman mewajibkan pemerintah untuk bekerja secara dinamis dan mandiri. Ia berharap Musrenbang kali ini menjadi titik balik bagi Kecamatan Samarinda Ulu untuk meninggalkan pola pikir lama yang pasif dalam penganggaran.
“Kita ajak bahas secara detail, mana program prioritas, mana yang bisa menggunakan APBD, mana yang minta bantuan provinsi, dan mana yang kita libatkan pengusaha. Kita enggak bisa pakai gaya lama lagi. Dengan kata lain, harus bisa mandiri dulu,” pungkas Iswandi.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebutuhan mendesak warga di Samarinda Ulu mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, drainase, hingga pemberdayaan ekonomi tetap bisa terealisasi meskipun di tengah tantangan fiskal daerah yang ketat.
