Insitekaltim, Samarinda – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 memasuki tahap kedua dengan sistem seleksi yang menjadikan nilai rapor sebagai penentu utama.
Kebijakan tersebut dinilai membawa harapan terhadap proses yang lebih transparan, namun juga memunculkan kekhawatiran soal kesenjangan standar penilaian antar sekolah.
Ketua Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Kaltim Abdul Rozak Fahrudin menilai SPMB 2026 dirancang dengan konsep digital, transparan, jujur, dan berkeadilan. Namun menurutnya, penggunaan nilai rapor sebagai satu-satunya alat seleksi perlu dikawal agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Pada tahap II yang dibuka mulai 29 Juni 2026, seleksi hanya menggunakan jalur domisili untuk SMA dan jalur reguler untuk SMK. Tidak ada tes tambahan maupun wawancara, sehingga nilai rata-rata rapor semester 1 hingga semester 5 menjadi penentu kelulusan.
“Seleksi ini memperebutkan kursi terbatas di sekolah negeri. Alat ukurnya hanya satu, yaitu nilai rata-rata rapor semester satu sampai lima. Tidak ada tes, tidak ada wawancara. Angka di atas kertas yang bicara,” ujar Abdul Rozak, Sabtu, 27 Juni 2026.
Penggunaan nilai rapor sebenarnya memiliki sisi positif karena menggambarkan proses belajar siswa selama tiga tahun, bukan hanya kemampuan dalam satu hari seleksi.
Ia berharap sistem tersebut mampu menciptakan proses penerimaan yang adil, transparan, dan akuntabel. Namun, ia meminta pemerintah memastikan kesiapan sistem digital agar tidak terjadi kendala teknis seperti pada tahap sebelumnya.
“Server perlu ditambah kapasitasnya agar tidak mengalami gangguan. Hasil seleksi juga perlu ditampilkan secara terbuka agar masyarakat bisa melihat dan merasa yakin dengan prosesnya,” katanya.
Meski demikian, Abdul Rozak menilai tantangan terbesar berada pada perbedaan standar penilaian antar SMP di Kaltim, tidak semua sekolah memiliki pola pemberian nilai yang sama.
Ketika rapor menjadi satu-satunya penentu, siswa dari sekolah dengan standar nilai lebih tinggi berpotensi lebih mudah mendominasi persaingan masuk sekolah negeri favorit.
“Kita tahu kualitas penilaian antar SMP di Kaltim tidak sama. Ada sekolah yang menerapkan standar ketat, ada juga yang lebih longgar. Ketika rapor menjadi satu-satunya syarat, ketimpangan itu bisa ikut terbawa,” jelasnya.
Kondisi tersebut berpotensi membuat siswa yang memiliki kemampuan sama tetapi berasal dari sekolah dengan standar penilaian berbeda mengalami peluang yang tidak seimbang.
Persoalan daya tampung sekolah negeri yang terbatas juga menjadi faktor utama. Siswa yang tidak lolos pada tahap II harus menghadapi pilihan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta atau mencari alternatif lain.
“Kalau gagal di tahap II, pilihan yang tersisa adalah sekolah swasta, bekerja, atau tidak melanjutkan pendidikan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Abdul Rozak mendorong beberapa langkah agar pelaksanaan SPMB tidak menjadi persoalan tahunan. Salah satunya dengan membuka informasi peringkat nilai pendaftar secara real time melalui portal resmi.
“Transparansi penuh adalah cara terbaik menghindari kecurigaan dan potensi masalah. Masyarakat harus bisa mengetahui prosesnya secara jelas,” katanya.
Selain itu, adanya proses verifikasi nilai secara hati-hati dengan melibatkan tim yang berwenang untuk melakukan klarifikasi kepada sekolah asal jika ditemukan data yang tidak wajar.
Ia juga mendorong pemerintah membangun kerja sama dengan sekolah swasta agar siswa yang tidak lolos tetap memiliki kepastian melanjutkan pendidikan.
“Jangan sampai setelah seleksi selesai, ada siswa yang kehilangan arah pendidikan. Harus ada solusi bersama antara pemerintah dan sekolah swasta,” ungkapnya.
SPMB 2026 menjadi ujian bagi sistem pendidikan di Kaltim. Ia berharap pelaksanaan seleksi tidak hanya terlihat adil secara aturan, tetapi benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa.
“Selama rapor menjadi satu-satunya hakim dan kursi sekolah negeri tetap terbatas, tahap kedua akan terus menjadi ajang persaingan. Yang harus dijaga adalah bagaimana sistem ini benar-benar adil bagi semua siswa,” pungkasnya.
