Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan sekolah gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan pendidikan, terbukti dari masih ditemukannya anak yang tidak bersekolah serta rendahnya capaian kualitas belajar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbu) Kaltim Armin mengatakan, persoalan pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari sisi kebijakan, tetapi harus diukur dari hasil nyata di lapangan.
“Kebijakan itu dilihat dari implementasinya. Kalau sekolah sudah gratis, mestinya tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Kalau masih ada, berarti ada yang salah,” ujarnya, Selasa 14 April 2026.
Menurutnya, fakta masih adanya anak yang tidak mengenyam pendidikan menunjukkan hambatan tidak hanya soal biaya. Ia menyebut faktor lain seperti peran orang tua, keterbatasan akses, hingga perlunya intervensi khusus dari pemerintah.
“Kalau masih ada anak tidak sekolah, cari tahu di mana masalahnya. Apakah orang tuanya, aksesnya, atau perlu intervensi lain,” tegasnya.
Armin bahkan mendorong agar persoalan tersebut dikritisi secara terbuka, termasuk oleh kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pendidikan.
Selain itu, ketimpangan antara besarnya anggaran pendidikan dengan kualitas yang dihasilkan. Meski anggaran pendidikan di Kaltim mencapai triliunan rupiah, sebagian besar masih terserap untuk belanja pegawai.
“Anggaran besar tapi sebagian besar habis untuk belanja pegawai. Ini harus diimbangi dengan kualitas,” katanya.
Kinerja guru juga menjadi perhatian. Menurut Armin, berbagai tunjangan yang telah diberikan seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengajaran.
“Guru kita sudah mendapat gaji, sertifikasi, dan insentif. Harusnya kualitas juga meningkat. Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, hasil Tes Kompetensi Akademik (TK) menunjukkan capaian yang masih rendah, khususnya pada mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris.
“Nilai matematika kita masih di angka 30-an dari 100. Bahasa Inggris juga rendah. Ini jadi tantangan besar,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui berbagai langkah, seperti sistem jemput bola dan penyediaan asrama bagi siswa di daerah terpencil.
“Kami tidak boleh membiarkan anak tidak sekolah. Sekolah harus menjemput mereka, termasuk di daerah remote,” jelasnya.
Armin juga mencontohkan praktik di negara lain seperti Australia, di mana guru secara aktif mendatangi wilayah terpencil untuk memberikan layanan pendidikan.
Ke depan, Disdikbud Kaltim berencana memperkuat kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, pembenahan manajemen sekolah, serta pengembangan sekolah unggulan berstandar global.
“Kita ingin menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Itu tujuan utama pendidikan kita,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, khususnya di sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Kami butuh guru, terutama di SMK. Ini peluang bagi mahasiswa untuk ikut terlibat, misalnya melalui program magang mengajar,” katanya.
Armin berharap evaluasi menyeluruh dan kolaborasi berbagai pihak dapat menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Kaltim.
“Silakan dikritisi, karena itu bagian dari perbaikan. Yang penting kita sama-sama mencari solusi,” pungkasnya.
