Insitekaltim, Jakarta – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Dhahana Putra menegaskan pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan peraturan di setiap daerah.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yang mengatur bahwa Satpol PP memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada).
Selain itu, Satpol PP juga diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama dalam konteks keamanan dan ketertiban.
Dhahana menyoroti bahwa Satpol PP tidak hanya dituntut menegakkan hukum, tetapi juga untuk tidak mengabaikan aspek perlindungan HAM. Menurutnya, pemahaman yang baik tentang hak asasi manusia menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
“Kami meyakini bahwa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, pemahaman yang memadai terhadap hak asasi manusia sangat penting bagi Satpol PP,” ujar Dhahana pada Minggu (6/10/2024).
Dalam rangka memperkuat pemahaman tersebut, Dhahana mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selama beberapa tahun terakhir, Kemenkumham dan Kemendagri telah menggelar serangkaian pelatihan yang melibatkan Satpol PP dari berbagai daerah.
Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Satpol PP dalam menjalankan tugas dengan pendekatan yang lebih humanis, tanpa meninggalkan fungsi utama mereka dalam menegakkan peraturan.
“Kami sudah melakukan banyak pelatihan untuk Satpol PP dengan fokus pada penguatan HAM. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menciptakan Satpol PP yang tangguh, humanis dan melayani,” ungkap Dhahana.
Selain pelatihan, Dhahana juga menekankan perlunya strategi yang lebih konkret dari pemerintah daerah dalam memperkuat peran Satpol PP. Pembinaan serius serta inovasi dalam penegakan perda dan perkada dianggap sangat penting agar Satpol PP dapat bekerja lebih efektif dalam melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman.
“Pembinaan serius dan inovasi dalam penegakan peraturan daerah dapat memperkuat peran Satpol PP sebagai pelindung masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentunya humanis,” lanjutnya.
Dhahana juga berharap agar pendekatan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya lebih didasarkan pada tiga nilai utama, yakni tangguh, humanis dan melayani. Setiap anggota Satpol PP diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan kesantunan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta memahami bahwa mereka bekerja untuk melayani masyarakat.
Menjelang pilkada serentak yang akan datang, Dhahana juga menyinggung pentingnya penguatan kapasitas Satpol PP sebagai salah satu wacana yang perlu diusung oleh para calon kepala daerah. Menurutnya, hal ini penting agar Satpol PP dapat terus berkembang menjadi institusi yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus memprioritaskan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat.
“Harapan kami, dalam pilkada serentak mendatang, wacana penguatan kapasitas bagi Satpol PP, khususnya yang berkaitan dengan HAM, turut diwacanakan oleh para calon kepala daerah,” pungkasnya.
