Reporter: Dina – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Tim Satuan Tugas (Satgas), Pengamanan Usaha Pertambangan dan Kehutanan (PUPK), Kejati Kaltim tetap menjalankan tugas di tengah Covid-19. Yakni mengamankan terhadap upaya ilegal oleh oknum tertentu.
Hal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chairul Amir, didampingi Asisten Pidana Khusus (Pidsus) dan Kasi Penyidik, saat penyampaian kinerja tindak pidana korupsi, Jumat (22/5/2020), di Kantor Kejati Kaltim lantai I.
Kajati Kaltim, Chaerul Amir, mengatakan ada beberapa yang telah dilakukan, dari sekian banyak pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), untuk dilakukan pengecekan lapangan. Yang mana, ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan. Seperti tidak melakukan pembayaran royalti, pajak dan tidak melakukan rehabilitasi bekas kerukan tambang.
Chaerul, menyampaikan dari semua yang diperiksa. Beberapa sudah masuk tahap penyelidikan, sebagian lainnya dalam proses olah data oleh tim intelijen.
“Misalnya di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), tepatnya dekat bendungan Samboja. Ada penambang ilegal, karena daerah tersebut tempat dilindungi,” ucapnya.
Lanjutnya, saat pihaknya cek ke lapangan, memang ada bukti bekas penambangan tersebut. Namun, pelaku penambang tidak ditemukan, yang tersisa hanya alat-alatnya saja. Serta beberapa kontainer hasil penambang liar, yang dalam bentuk karungan yang siap diangkut. Jalur kontainer tersebut melalui Pelabuhan Kariangau, Balikpapan.
“Dugaan indikasi penyimpangan pertambangan ini, akan dilakukan penajaman oleh tim Satgas Kejati Kaltim,” paparnya.
Chaerul juga mengatakan, sudah ada data pidana khusus, yang dijadikan tersangka, yakni kasus penyimpangan pembayaran royalti. Tersangka berinisial H (50). Dia bukan pemilik perusahaan tapi kerjanya atas nama perusahaan, dimana yang bersangkutan dengan cara manipulasi data kualitas batu bara, sehingga dengan perbuatannya ada kerugian negara kurang lebih 7 miliar.
“Adanya kejadian hal ini, negara mengalami kerugian sangat besar. Nanti pastinya kerugiannya akan dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tutupnya.
