Insitekaltim,Samarinda – Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah mulai dijalankan di berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebagai bukti keseriusan dalam memastikan kelancaran proses demokrasi, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dilaksanakan.
Langkah ini bertujuan untuk menjamin tersedianya anggaran yang cukup untuk keperluan pengamanan selama pelaksanaan pilkada.
Penandatanganan NPHD ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Badan Kesbangpol, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres, dan Kodim.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa anggaran yang telah disepakati akan secara khusus dialokasikan untuk biaya pengamanan.
“Anggaran tersebut ditujukan untuk biaya pengamanan dan sudah disepakati bersama dengan KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim,” ungkap Andi Harun pada Rabu (20/3/2024).
Hal ini sejalan dengan kesiapan anggaran operasi pilkada yang telah dipastikan oleh Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli.
“Penandatanganan NPHD sudah dilakukan dengan anggaran operasi pilkada,” tutur Ary Fadli.
Lebih lanjut, Ary Fadli menjelaskan bahwa anggaran pengamanan Pilkada Kota Samarinda didukung oleh dana hibah dari pemerintah kota. Hal ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam memastikan kelancaran proses demokrasi di Samarinda.
Penandatanganan NPHD dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi di Kota Samarinda dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah kota, diharapkan Pilkada Samarinda 2024 akan menjadi contoh pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang kondusif dan demokratis.
Langkah-langkah konkret yang diambil oleh berbagai pihak terkait, termasuk penandatanganan NPHD untuk pengamanan, menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan proses pilkada yang transparan dan aman bagi seluruh warga Samarinda.
