Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mematangkan sistem digital untuk mendukung kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Hingga tahap uji coba, sistem yang dikembangkan ini diklaim telah berjalan tanpa kendala teknis signifikan.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda Suparmin menjelaskan, proses perancangan sistem dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Pada minggu pertama, tim kecil yang bekerja secara WFH mulai menyusun konsep awal. Tim ini melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), bagian organisasi, pemerintahan, serta sekretariat daerah yang dipimpin langsung oleh sekretaris daerah (sekda).
“Setelah konsep matang, wali kota memberikan arahan hingga ke tahap pembuatan mock-up. Proses ini memakan waktu sekitar satu minggu, kemudian dipaparkan pada minggu berikutnya,” ujarnya saat ditemui di Gedung Diskominfo Kota Samarinda, Jumat, 17 April 2026.
Selanjutnya, proses coding aplikasi dilakukan selama satu minggu penuh, mulai Jumat hingga Jumat berikutnya. Pada tahap ini, sistem juga telah melalui proses paparan dan pengujian bersama BKPSDM. Hasil sementara menunjukkan tidak ditemukan adanya kesalahan sistem atau bug.
Saat ini, tim tengah memasuki tahap evaluasi dan validasi data. Salah satu temuan awal adalah adanya pegawai yang tidak dapat melakukan presensi karena berada di luar radius yang telah ditentukan.
“Ada sekitar tujuh orang yang tidak bisa presensi, setelah dicek ternyata posisinya di Tenggarong, di luar radius 20 kilometer, sehingga sistem otomatis menolak,” jelasnya.
Ia menambahkan, akurasi sistem sangat bergantung pada kualitas data baseline. Oleh karena itu, tim akan melakukan pengecekan ulang terhadap titik koordinat, moda transportasi, hingga jenis bahan bakar yang digunakan ASN di 20 perangkat daerah.
Di sisi kebijakan, Wali Kota Samarinda menargetkan penerapan WFH sebesar 50 persen. Penentuan daftar ASN yang masuk skema tersebut ditargetkan rampung paling lambat Kamis, agar sistem dapat mulai dijalankan pada Jumat.
Selain itu, sistem juga akan dilengkapi fitur tambahan berupa algoritma yang mampu mengonversi penggunaan listrik dan air selama WFH ke dalam satuan rupiah, sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.
Dari segi aksesibilitas, masyarakat dapat memantau data umum melalui dasbor resmi yang diperbarui setiap hari Jumat. Namun, data detail bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu, seperti wali kota, admin super, dan kepala perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Untuk menjamin keamanan, sistem ini juga dibekali teknologi pendeteksi konsistensi data, termasuk upaya manipulasi lokasi menggunakan fake GPS.
“Data yang sudah masuk saat ini mencapai sekitar 2.000 data riil dari 20 perangkat daerah,” tutupnya.
