//PT MHU Menang Gugatan Sengketa Lahan, Diberi Waktu 14 Hari  

PT MHU Menang Gugatan Sengketa Lahan, Diberi Waktu 14 Hari  

Insitekaltim Kukar – PT Multi Harapan Utama (MHU)  menang dalam gugatan sengketa lahan yang terletak di Dusun Tudungan, RT VI, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Hal ini disampaikan Didi Tasidi SH, MH penasehat Hukum(PH) PT. MHU saat pres realis di rumah makan BanjarsariTenggarong Jum’at (11/1/2019)

Menurut Didi Tasidi kepada insitekaltim menyebutkan bahwa  Pengadilan Negeri Tenggarong setelah di lakukan uji kebenaran atas tanah yang diakui Achmad Zuhraidi maka Pengadilan memenangkan MHU,  berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 55/Pdt.G/2018/PN.Tgr. Tanggal 8 Januari 2019

Didi Tasidi mengatakan dimana lahan seluas 1,3 hektare itu resmi menjadi milik PT MHU yang sebelumnya diklaim Achmad. Dan ada waktu 14 hari kalau ada pihak pihak keberatan untuk banding. Setelah itu kami akan mengeksekusi lahan tersebut,”ungkapnya

Lebih lanjut, Didi menjelaskan sebenarnya PT MHU tidak berkeinginan untuk menggugat Achmad ke pengadilan atas lahan MHU yang mereka klaim yang masuk dalam konsesi perusahaan. Pihaknya lebih mengupayakan negosiasi, namun proses tersebut  tidak berjalan mulus. Sehingga mau tidak mau kami melakukan langka hukum karena seringkali Achmad melakukan pemblokiran jalan di area Hauling

“Kami awalnya tidak menginginkan gugatan sampai ke pengadilan dengan mencoba secara kekeluargaan namun karena yang bersangkutan terus melakukan tindakan yang  merugikan perusahaan terpaksa harus kami lakukan. Hampir dua bulan dari bulan juli -agustus  persoalan tersebut tidak kunjung selesai dan  saudara Achmad terus melakukan penutupan. Maka atas keinginan tersebut kami pada bulan september mengajukan gugatan perdata dan alhamdulillah kami menang, “beber Didi

Selain itu dengan kejadian tersebut perusahaan merasa rugi atas perbuatan penutupan  jalan yang kurang lebih kami mengalami kerugian hampir 7 miliar dan negara juga dirugikan yang semestinya perusahaan bayar ke negara, ” cetusnya.

Sementara Nasrun penasehat hukum  Achmad, saat dikonfirmasi berkaitan hal tersebut diatas belum bisa mengangkat hand phone selulernya

Wartawan sukri