Insitekaltim, Samarinda — Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih agresif melakukan inovasi bisnis. Salah satunya dilakukan oleh PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) yang menargetkan tahun anggaran 2026 menjadi momentum awal realisasi bisnis guna berkontribusi terhadap PAD daerah.
Direktur Utama PT BKS Nidya Listiyono menyampaikan, selama satu tahun masa kepemimpinannya, perusahaan fokus melakukan pembenahan internal, mulai dari aspek administrasi, legalitas, hingga proses audit.
Menurutnya, tahapan tersebut akan menjadi fondasi utama yang penting sebelum BKS masuk pada fase ekspansi bisnis.
“Secara administratif dan legal termasuk audit sudah kami bereskan. Tahun 2026 ini tidak bisa lagi hanya persiapan, harus sudah ada bisnis,” ungkap pria yang disapa Tio Selasa, 27 Januari 2026.
Salah satu strategi utama yang tengah ia jalankan adalah upaya memperoleh konsesi kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki BKS.
Proses tersebut diungkapnya masih berlangsung dan memerlukan waktu cukup panjang karena harus melalui berbagai tahapan dan koordinasi.
“Kami sudah berkeliling Kaltim berkomunikasi dengan perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta mengidentifikasi potensi lahan bersama dinas terkait. Namun sampai hari ini prosesnya memang belum selesai,” jelasnya.
Di tengah proses tersebut, BKS tidak ingin hanya menunggu. Manajemen berencana melakukan perubahan KBLI dengan mengarah pada pembentukan holding company agar perusahaan lebih lincah dan fleksibel dalam menangkap peluang bisnis. Skema pembentukan anak usaha juga menjadi opsi yang tengah dikaji melalui studi kelayakan (feasibility study).
Selain itu, BKS membuka peluang kerja sama dengan berbagai entitas, baik perusahaan swasta maupun BUMD lain di Kalimantan Timur. Sejumlah komunikasi awal telah dilakukan, termasuk rencana kerja sama suplai dan sinergi lintas sektor.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur dapat menggandeng BUMD secara positif. Pendapatan BUMD pada akhirnya kembali untuk masyarakat dan pembangunan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, tahun 2026 menjadi tantangan sekaligus komitmen bagi BKS untuk mulai menghasilkan bisnis nyata.
“Kami sudah menyampaikan kepada para pemangku kepentingan, 2026 harus ada bisnis yang sudah berjalan. Itu menjadi tanggung jawab kami,” tutupnya.
