Insitekaltim, Samarinda – Kedatangan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menemui massa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) pada Rabu 21 Oktober 2026 sore belum meredakan kekecewaan demonstran.
Jenderal Lapangan Geram Kaltim Angga Wato mengatakan, massa belum mendapatkan jawaban konkret terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga pemadaman listrik bergilir.
Ia memperkirakan sekitar 90 persen respons gubernur belum menjawab substansi tuntutan yang disampaikan.
“Sedikit kecewa terkait respons langsung dari Gubernur Kaltim terhadap poin tuntutan kami. Jawaban-jawaban yang diberikan itu normatif semua,” kata Angga seusai aksi.
Persoalan karhutla menjadi salah satu tuntutan yang membutuhkan sikap tegas pemerintah daerah. Geram mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan ketidakmampuan menangani kebakaran hutan dan lahan apabila kondisi di lapangan memang tidak dapat ditangani secara memadai, sehingga pemerintah pusat mengambil langkah lebih lanjut.
Angga juga mempertanyakan penjelasan gubernur mengenai pasokan BBM dan gangguan listrik. Sebelumnya, Rudy menyebut persoalan listrik berkaitan dengan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit, sedangkan ketersediaan BBM perlu dikawal dari sisi alokasi dan distribusi.
Namun ternyata, penjelasan tersebut belum menjawab kapan persoalan itu akan diselesaikan dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh kepastian pelayanan.
“Yang sangat mengecewakan itu listrik sama BBM. Data-datanya dari mana? omong kosong semua itu,” ujarnya.
Kekecewaan turut menyasar program Gratispol yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim. Angga menilai respons gubernur terhadap tuntutan evaluasi program tersebut justru meminta massa mengajukan surat keberatan.
“Gratispol itu mengecewakan sekali. Malah dia suruh kami membuat surat keberatan terhadap Gratispol itu dan bisa diberhentikan sama dia,” kata Angga.
Geram sebelumnya membawa tujuh tuntutan dalam aksi bertajuk “Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanahnya Sendiri”. Tuntutan itu meliputi penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan perusahaan yang terbukti membakar lahan, penindakan perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang, penyelesaian kelangkaan BBM, penghentian pemadaman listrik bergilir, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta evaluasi Gratispol.
Dalam pertemuan dengan massa, Rudy menyatakan akan membawa aspirasi masyarakat Kaltim ke pemerintah pusat. Terkait BBM, ia mengaku telah berkomunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Teman-teman SPBU semuanya siap untuk menyalurkan. Jam 8 pagi sampai jam 5 sudah habis. Benar yang disampaikan oleh adik-adik semuanya. Ini yang harus kita kawal,” kata Rudy.
Sementara mengenai listrik, ia menyebut gangguan suplai gas di PLTGU Senipah dan perbaikan sejumlah pembangkit menjadi bagian dari persoalan yang harus ditangani.
Rudy juga menyatakan akan memanggil PLN Unit Induk Distribusi Kaltim dan Kalimantan Utara apabila pemadaman masih berlangsung tanpa perbaikan berarti.
Meski demikian, Geram menilai pernyataan tersebut belum cukup tanpa tindak lanjut yang terukur. Massa menginginkan langkah konkret yang dapat dipantau, terutama untuk persoalan lingkungan dan kebutuhan energi masyarakat.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WITA itu melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus dan masyarakat umum. Angga memperkirakan jumlah peserta mencapai lebih dari 500 orang, termasuk peserta yang datang dari Tenggarong.
Sebelum Rudy menemui massa sekitar pukul 17.27 WITA, situasi sempat memanas ketika sejumlah demonstran berupaya menjemput gubernur, tetapi dihadang aparat kepolisian. Massa bertahan di depan kantor gubernur sambil menunggu kehadiran kepala daerah tersebut.
Angga memastikan Geram akan mengevaluasi hasil aksi bersama seluruh elemen aliansi untuk menentukan langkah berikutnya. Ia menyatakan aksi lanjutan berpeluang digelar apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti.
“Pasti ada ketika tidak ada tindak lanjutnya dan gubernur sendiri tidak menyuarakan apa yang hari ini coba kita kumpulkan di daerah kita sendiri kepada pusat,” tegasnya.
