Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bertempat di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu, 24 Mei 2025.
Kegiatan ini menjadi momen penguatan komitmen daerah untuk mempercepat pembentukan koperasi berbasis desa sebagai bagian dari strategi membangun ekonomi kerakyatan dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji hadir dan memberikan sambutan sekaligus arahan dalam forum tersebut. Ia menyampaikan percepatan pembentukan koperasi desa menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput.
“Percepatan Koperasi Merah Putih ini nantinya akan memberikan andil besar bagi masyarakat desa se-Kaltim,” ucapnya.
Koperasi Merah Putih dianggap sebagai upaya strategis yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terkait penguatan ekonomi desa. Seno menyebut kebijakan ini merupakan tonggak penting bagi kebangkitan industri koperasi di Indonesia.
“Sebagaimana kita ketahui, dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, ini adalah tonggak strategis bagi industri koperasi karena akan memperkuat fondasi ekonomi desa,” ujarnya.
Lebih dari sekadar lembaga ekonomi, koperasi disebut sebagai gerakan rakyat yang mengusung nilai solidaritas, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Dalam konteks Kalimantan Timur, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang mengakar dari desa, sekaligus instrumen menjaga stabilitas ekonomi jelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hingga saat ini, dari total 3.038 desa dan kelurahan yang ada di Kaltim, proses pembentukan koperasi telah menyasar lebih dari setengahnya.
“Sekitar 344 desa dan kelurahan sudah menyelesaikan musyawarah pembentukan. Nanti kami akan laporkan pada 28 Mei,” kata Seno.
Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mengambil langkah strategis guna mempercepat capaian tersebut. Beberapa di antaranya termasuk mendorong kabupaten/kota mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung koperasi, serta mengoptimalkan peran camat dalam memfasilitasi musyawarah desa atau kelurahan.
Seno menyebut, Koperasi Merah Putih bukan hanya soal membentuk entitas usaha, melainkan membangun sistem ekonomi yang tumbuh dari bawah dan berpihak pada masyarakat kecil.
“Koperasi Merah Putih bukan hanya tentang membentuk lembaga ekonomi, tapi tentang membangun ekonomi dari desa untuk Indonesia,” ungkapnya.
Ia menekankan, gerakan ini merupakan bentuk semangat nasionalisme dalam bentuk nyata. Dengan posisi Kalimantan Timur sebagai gerbang utama menuju IKN, koperasi dinilai bisa menjadi fondasi dalam memastikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2027 dapat tercapai.
“Kita jadikan Kaltim model keberhasilan, karena Kaltim ini, khususnya Samarinda, adalah gerbang utama IKN,” ujarnya lagi.
Melalui forum dialog ini, Pemprov Kaltim berharap seluruh pemangku kepentingan daerah dapat bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan menjadikan musyawarah desa sebagai sarana penguatan struktur ekonomi desa berbasis koperasi.
“Saya harap rapat ini bisa menjadi langkah konkret ke depannya,” tutup Seno. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
