Insitekaltim, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kaltim dipicu gangguan pada sejumlah pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang memasok listrik ke sistem Kalimantan.
Hal itu disampaikan Rudy setelah bertemu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, kapasitas pembangkit yang terdampak mencapai sekitar 100 megawatt (MW).
“Lebih kurang sekitar 100 MW. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah segera terselesaikan. Masalahnya bukan batu baranya, tetapi yang bermasalah adalah engine-nya. Mereka melaksanakan maintenance overhaul, yang terjadi kebetulan bersamaan,” kata Rudy di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 21 September 2026.
Rudy mengatakan, pemerintah mendapat informasi bahwa kondisi pemadaman tersebut diharapkan mulai berkurang dan berakhir dalam waktu tidak lebih dari 10 hari.
“Yang jelas disampaikan kemarin tidak lebih daripada 10 hari. Itu sudah pemadamannya mudah-mudahan sudah bisa berkurang atau sudah tidak terjadi lagi di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Selain persoalan pemadaman, Rudy juga terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke desa-desa yang belum teraliri listrik PLN.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur yang digelar di Ruang Serbaguna Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 14 September 2026.
Rudy menyoroti kondisi Kaltim yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak, gas, dan batu bara terbesar di Indonesia, namun masih memiliki desa yang belum menikmati listrik PLN.
Pada akhir 2025, dari total 1.038 desa/kelurahan di Kaltim, masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN. Kebutuhan jaringan antardesa dan antardusun untuk wilayah tersebut mencapai sekitar 926,55 kilometer sirkuit (kms), dengan 58.725 kepala keluarga (KK) belum menikmati layanan listrik PLN.
Pemprov Kaltim kemudian melakukan sejumlah intervensi. Pada 2025, salah satunya melalui Program Pra-PLN berupa pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Alat Penyalur Daya Listrik (Apdal) di 13 desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemprov juga memperluas jaringan listrik antardusun di 16 desa untuk menerangi 1.600 rumah dan 1.803 KK. Pembangunan tersebut mencakup jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sepanjang 43.157 meter, Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 26.879 meter, serta pemasangan 28 unit trafo.
Memasuki semester I 2026, Pemprov Kaltim kembali meminta dukungan Kementerian ESDM untuk penyambungan listrik ke 37 desa non-PLN. Hasilnya, jumlah desa yang belum berlistrik turun menjadi 72 desa.
Rudy mengatakan, Pemprov Kaltim kembali mengusulkan penyelesaian elektrifikasi 36 desa pada tahun ini. Sementara 36 desa lainnya ditargetkan diselesaikan pada 2027.
Dengan langkah tersebut, Rudy optimistis seluruh desa di Kaltim dapat teraliri listrik PLN pada akhir 2027.
Saat ini, 72 desa yang belum teraliri listrik PLN tersebar di enam daerah, yakni Paser empat desa, Kutai Barat 21 desa, Berau 21 desa, Mahakam Ulu 11 desa, Kutai Kartanegara delapan desa, dan Kutai Timur 13 desa.
