Insitekaltim,Kukar – Di tengah gegap gempita pelantikan 44 anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang baru, suasana di sekitar Jalan Robert Wolter Monginsidi berubah menjadi pusat perhatian. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi melakukan aksi demonstrasi, mengingatkan para wakil rakyat yang baru dilantik akan tanggung jawab besar yang mereka emban. Mereka menuntut pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp14,3 triliun agar digunakan secara transparan dan untuk kepentingan rakyat.
Ketika upacara pelantikan DPRD Kukar yang baru berlangsung khidmat di gedung dewan, di luar, puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi yang berhasil menarik perhatian banyak pihak. Aksi tersebut tidak hanya menjadi pengingat akan hakikat pelantikan, tetapi juga menjadi sorotan utama pada hari yang seharusnya penuh sukacita bagi para wakil rakyat. Teriakan dan spanduk yang dibawa para demonstran menciptakan suasana kontras dengan prosesi resmi di dalam gedung.
Para mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara, berbaris di depan gedung DPRD. Mereka menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Koordinator lapangan aksi Muhammad Ibnu Ridho menyatakan bahwa pelantikan ini menjadi momen tepat untuk mengingatkan para anggota dewan akan tugas dan tanggung jawab mereka kepada rakyat.
Salah satu tuntutan utama dalam demonstrasi ini adalah transparansi dalam penggunaan APBD Kukar yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp14,3 triliun. Para mahasiswa menekankan bahwa anggaran sebesar ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak atau oligarki.
“Kami ingin mengingatkan bahwa anggota dewan ini dimandatkan oleh rakyat, bukan oleh oligarki. APBD harus dimaksimalkan sepenuhnya untuk masyarakat,” tegas Ibnu Ridho dalam orasinya di depan Gedung DPRD Kukar, Rabu (14/8/2024).
Ia juga menyoroti pentingnya anggota DPRD yang baru dilantik untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung dan bukan hanya menjalankan tugas mereka secara formal.
Aksi demonstrasi kali ini bukanlah yang pertama dilakukan oleh mahasiswa. Sebelumnya, mereka juga menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Kukar dengan tuntutan agar seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP digratiskan. Ridho menyoroti bahwa dengan anggaran Dinas Pendidikan yang mencapai Rp 3 triliun, seharusnya kebutuhan dasar seperti seragam sekolah dapat diakomodasi oleh pemerintah daerah.
Selain itu, aksi sebelumnya juga menyoroti kejanggalan dalam penggunaan anggaran, seperti pembangunan toilet sekolah yang memakan biaya hingga Rp420 juta per unit. “Kami sudah mengirimkan beberapa surat hearing, tetapi tidak ada respons dari pihak pemkab. Ini jelas menunjukkan kurangnya perhatian mereka terhadap aspirasi masyarakat,” jelas Ridho.
Dengan pelantikan anggota DPRD yang baru, mahasiswa berharap agar para wakil rakyat ini bisa lebih responsif dan terbuka terhadap kritik serta masukan dari masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi penerus bangsa. Ridho dan rekan-rekannya berharap agar anggota DPRD yang baru dilantik tidak hanya menjalankan tugas mereka dengan baik, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.
“Kami berharap anggota dewan bisa menemui kami, agar terlihat bahwa mereka masih mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka memang mewakili rakyat,” tegas Ridho.
