Insitekaltim, Samarinda – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah mulai menjadi tantangan dalam melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Samarinda.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, sejumlah proyek yang saat ini memasuki tahap lanjutan diusulkan memperoleh dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Romadhony Putra Pratama mengatakan, beberapa proyek besar yang telah berjalan kini memasuki tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun, kebutuhan anggaran yang semakin besar tidak lagi dapat sepenuhnya ditopang oleh APBD Kota Samarinda.
“Pembangunan kita sudah memasuki tahap lanjutan, namun masih kekurangan anggaran. Oleh karena itu, usulannya telah dimasukkan ke dalam skema APBN 2027,” ujar Romadhony.
Politikus PDIP itu menilai dukungan pemerintah pusat penting agar proyek-proyek strategis yang telah dibangun dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut sejak awal dirancang bukan hanya sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap proyek-proyek mercusuar ini memberikan dampak nyata dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi di Samarinda,” katanya.
Di sisi lain, DPRD Samarinda juga memberikan catatan evaluasi terhadap sejumlah infrastruktur yang telah rampung dibangun. Salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi Pasar Pagi Samarinda.
Romadhony menilai aktivitas perdagangan di kawasan tersebut masih belum menunjukkan geliat yang diharapkan, meskipun proyek revitalisasi menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
“Anggaran Rp400 hingga Rp500 miliar telah digelontorkan, namun aktivitas Pasar Pagi masih sepi. Karena ini masih tahap awal, hal tersebut sebenarnya maklum saja,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda agar tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, strategi pengelolaan dan pengembangan pasca-konstruksi perlu segera disiapkan agar fasilitas yang telah dibangun dengan dana publik dapat memberikan manfaat optimal.
“Ke depannya Pemkot harus mencari solusi agar Pasar Pagi benar-benar mampu meningkatkan perekonomian. Fasilitas ini dibangun dengan anggaran yang besar dari pajak masyarakat, sehingga harus memberikan dampak bagi warga,” tegasnya.
Berbeda dengan Pasar Pagi yang masih dalam masa transisi operasional, Romadhony menilai pembangunan tahap pertama Teras Samarinda telah menunjukkan hasil yang positif. Kawasan ruang publik di tepian Sungai Mahakam tersebut dinilai berhasil menarik aktivitas masyarakat dan memperkuat identitas kota.
“Tahap pertama Teras Samarinda sudah selesai dan berdampak positif. Kami berharap Samarinda bertransformasi menjadi kota waterfront yang mampu bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, terkait proyek Terowongan Samarinda, Komisi III DPRD memastikan kendala yang menyebabkan fasilitas tersebut belum dapat difungsikan bukan berasal dari aspek konstruksi, melainkan masih berkaitan dengan proses administrasi dan perizinan.
Menurut Romadhony, Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah mengupayakan penyelesaian dokumen yang diperlukan agar terowongan dapat segera dioperasikan.
“Terkait terowongan, dokumen perizinannya memang belum terbit tetapi sedang diupayakan oleh PUPR. Semoga satu atau dua bulan ke depan sudah bisa beroperasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
