Insitekaltim, Samarinda – Ratusan pegawai honorer dari berbagai instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) berkumpul dan berdiskusi bersama Komisi I DPRD Samarinda terkait kejelasan status kerja mereka di Ruang Rapat lantai II Gedung DPRD Kota Samarinda pada Selasa, 14 Januari 2025.
Mereka mengeluhkan lamanya pengabdiannya di instansi ataupun OPD tersebut, tidak berbalas status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diharapkan, yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
Hasil menunjukkan bahwa mereka hanya bisa gigit jari atas terisinya formasi dengan pekerja lainnya yang resmi lolos menjadi PPPK. Merasa terkatung-katung dan tidak adil, para pegawai honorer ini mulai khawatir akan nasib mereka ke depannya.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra menyampaikan kesedihannya. Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tes PPPK adalah kebijakan pusat untuk merekrut tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi.
Namun di sisi lain, ia berharap para pegawai honorer ini dapat bernafas lega. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah berupaya menyelamatkan nasib pekerja tanpa status ini dengan membuat kebijakan pekerja paruh waktu.
“Mereka mendapatkan status sebagai paruh waktu. Penggajiannya masih seperti yang mereka dapat saat ini bahkan dinaikkan. Bedanya mereka tidak mendapatkan dana pensiun,” ujar Samri.
Pekerja paruh waktu ini akan mendapat keistimewaan, seperti “ruang tunggu” atau waiting list, yang mana nantinya ketika ada PNS yang purna tugas, mereka akan diprioritaskan menggantikan posisinya. Untuk saat ini, pegawai honorer akan bekerja seperti biasa dengan upah yang sama sampai waiting list itu terbuka.
Samri merasakan bagaimana jeritan pegawai honorer tersebut. Harapan yang sudah lama dinantikan untuk kepastian, sirna ketika namanya tak tertera sebagai penerima Nomor Induk Pegawai (NIP).
Tapi, politisi PKS ini menjelaskan nantinya waitinglist tersebut akan dilakukan bertahap dan juga menengok kemampuan keuangan daerah. Apabila kemampuan daerah menyerap hingga 1000 PPPK lewat waiting list, maka akan dilakukan.
“Jadi kalau tahun ini keuangan kita hanya bisa menggaji 1000 orang, maka segitu dulu yg bisa diangkat. Nanti tahun depan kalau kemampuan keuangan kita meningkat, nanti akan ditambah lagi diambil dari yg waiting list,” pungkasnya.
