Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Anhar mengkritik tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tepian yang masih berada di angka 5,75 persen pada tahun 2025.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan besarnya perputaran anggaran dan proyek pembangunan di daerah.
Meski APBD Samarinda pada tahun 2025 sekitar Rp5,1 triliun, kontribusi anggaran tersebut terhadap pergerakan ekonomi daerah dinilai belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
“Pengangguran terbuka kita masih lumayan tinggi. Padahal APBD kita sekitar Rp5,1 triliun, tapi sumbangsihnya terhadap pergerakan ekonomi sekitar 6 sampai 7 persen,” ujar Anhar, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia mempertanyakan masih tingginya angka pengangguran di tengah berbagai proyek pembangunan yang berjalan di Kota Samarinda. Banyak proyek besar yang tidak memberikan dampak langsung terhadap tenaga kerja lokal karena keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan konstruksi maupun sektor turunannya.
“Program pembangunan itu banyak, ada tunnel, ada ini dan itu. Tapi serapan tenaga kerja kita tidak maksimal. Banyak pekerjaan yang justru dikerjakan oleh tenaga kerja dari luar daerah,” katanya.
Sejumlah proyek infrastruktur besar yang dinilainya lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat lokal hanya memperoleh porsi kecil dalam proses pembangunan.
“Bangun tunnel nilainya ratusan miliar tapi tenaga kerja dan material banyak dari luar. Jadi uangnya tidak banyak berputar di Samarinda,” ujarnya.
Dampak ekonomi jangka panjang dari kondisi tersebut, termasuk perbedaan pendapatan per kapita antara Samarinda dan daerah lain seperti Balikpapan, hal itu menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur ekonomi daerah.
“Pendapatan per kapita kita sekitar Rp85 juta per tahun, sementara Balikpapan bisa Rp222 juta. Itu artinya pendapatan pekerja kita masih di kisaran Rp6 sampai Rp7 juta per bulan, jauh di bawah daerah lain,” jelasnya.
Sementara itu, ia menilai Balikpapan mampu mendorong pendapatan lebih tinggi karena struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal dalam berbagai sektor industri dan jasa.
Anhar menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pembangunan agar lebih berpihak pada tenaga kerja lokal dan sektor usaha dalam daerah.
“Yang harus dibenahi adalah bagaimana pembangunan ini benar-benar menyerap tenaga kerja lokal, bukan hanya jadi proyek fisik yang uangnya berputar di luar,” tegasnya.
