Insitekaltim,Samarinda – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Regulasi Kampanye dan Penggunaan Dana Kampanye untuk menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan yang berlangsung di Mercure Hotel Samarinda pada Selasa (17/9/2024) pagi ini bertujuan untuk menciptakan pilkada yang partisipatif, transparan serta akuntabel.
Acara bimtek dibuka oleh Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris dihadiri sejumlah pejabat KPU kabupaten/kota se-Kaltim. Turut hadir dalam kegiatan ini, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltim Suardi, Komisioner Bidang Perencanaan Data dan Informasi Iffa Rosita serta Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Abdul Qoyim Rasyid. Kehadiran Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idham Holik, sebagai narasumber utama menambah bobot dari diskusi teknis ini.
Fahmi Idris menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dana kampanye agar setiap tahapan pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
Dalam pemaparannya, Abdul Qoyim menjelaskan bahwa seluruh kegiatan kampanye pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di tahun 2024 akan didanai sepenuhnya oleh pasangan calon.
“Dana kampanye merupakan tanggung jawab pasangan calon untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan selama proses pilkada,” ungkap Abdul.
Menurutnya, semua pengeluaran kampanye harus dicatat dan dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. “Ini bagian dari upaya memastikan adanya kepastian hukum dan transparansi di setiap tahapan kampanye,” tambahnya.
Idham menjelaskan lebih lanjut bahwa sumber dana kampanye berasal dari beberapa pihak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali mengalami perubahan hingga menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. “Dana kampanye bisa berasal dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, perseorangan, sumbangan pihak lain, termasuk partai politik yang bukan pengusul pasangan calon serta badan hukum swasta,” jelasnya.
Idham juga menegaskan pentingnya mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan terkait sumbangan dana kampanye. “Sumbangan tersebut harus tidak mengikat dan harus dilaporkan secara transparan,” ujar Idham, mengutip Pasal 74 dari UU 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang sumber dana kampanye.
Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi langkah penting dalam memastikan setiap pasangan calon di Pilkada 2024 memahami tanggung jawab finansial mereka dalam kampanye. KPU Kaltim berharap kegiatan ini dapat mendorong terwujudnya proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar.
Dengan adanya aturan yang jelas dan pengawasan ketat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
