Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menyoroti bagian krusial di Kota Samarinda yang masih perlu diperhatikan. Yakni belum optimalnya penerangan jembatan serta lambatnya realisasi transportasi massal.
Terkait penerangan jembatan, Deni menyebut pihaknya telah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera melakukan penanganan, terutama pasca padamnya lampu di Jembatan Mahkota akibat pencurian infrastruktur.
Menurutnya, saat ini proses masih menunggu ketersediaan anggaran yang baru saja melalui tahap asistensi dari pemerintah provinsi. Ia menegaskan agar pelaksanaan segera dilakukan begitu anggaran tersedia.
“Kalau anggaran sudah ada, harus langsung dikerjakan. Ini bukan hanya soal estetika, tapi juga keselamatan pengguna jalan,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026 di Gedung DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat.
Ia menilai kondisi jembatan yang gelap berpotensi menimbulkan kecelakaan hingga tindak kriminal seperti pembegalan dan jambret.
Selain itu, Komisi III juga mendorong percepatan realisasi transportasi massal di Samarinda. Deni menegaskan bahwa keberadaan moda transportasi massal merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sesuai regulasi.
Saat ini masih menunggu skema yang akan digunakan pemerintah kota, apakah melalui sistem buy the service atau pengadaan unit secara langsung.
“Minimal satu atau dua rute dulu dijalankan. Tidak perlu langsung besar, yang penting mulai,” tegasnya.
Terakhirnya, transportasi massal juga menjadi solusi penghematan energi serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Ia menambahkan, skema subsidi kemungkinan diperlukan di tahap awal operasional.
