Insitekaltim, Samarinda – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) belum mencapai puncaknya. Pergeseran musim kemarau membuat potensi kebakaran diperkirakan berlangsung lebih lama, sementara sejumlah daerah mulai melaporkan kejadian karhutla hampir setiap hari.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, pola cuaca tahun ini berbeda dibanding perkiraan awal.
Musim kemarau yang semula diprediksi dimulai pada akhir Juni bergeser hingga akhir Juli dan diperkirakan berlangsung sampai September, bahkan dapat berlanjut hingga November.
“Musim kering kita agak bergeser. Awalnya diperkirakan mulai akhir Juni atau awal Juli, sekarang kemungkinan baru terasa di akhir Juli dan bisa berlangsung sampai September, Oktober, bahkan November,” kata Buyung, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurutnya, suhu udara mulai meningkat, tetapi hujan masih sesekali turun. Kondisi tersebut dinilai membantu menekan meluasnya kebakaran meski laporan karhutla terus berdatangan dari berbagai daerah.
“Alhamdulillah masih ada hujan sehingga dampak kebakarannya relatif lebih kecil. Tetapi laporan yang masuk ke kami hampir setiap hari ada kabupaten atau kota yang mengalami karhutla. Rata-rata disebabkan kelalaian manusia,” terangnya.
BPBD mencatat sebagian besar kebakaran yang terjadi masih berskala kecil dengan luas lahan terbakar di bawah lima hektare. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pemantauan intensif agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat menjadi wilayah yang saat ini paling rawan. Berau juga masuk dalam daerah yang terus dipantau karena memiliki potensi karhutla cukup tinggi.
“Hampir semua daerah punya potensi. Tapi yang paling banyak saat ini Kutai Timur dan Kutai Barat, termasuk Berau. Nanti kondisinya bisa berubah sesuai perkembangan titik panas,” tuturnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap seluruh hotspot sebagai kebakaran. Sebab, titik panas yang terdeteksi satelit masih harus diverifikasi di lapangan.
“Hotspot belum tentu titik api. Bisa saja berasal dari atap seng, aktivitas pertambangan, atau sumber panas lainnya. Karena itu setiap titik panas tetap divalidasi oleh petugas di daerah,” jelasnya.
Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, serta perusahaan pemegang konsesi. Menurut Buyung, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Bencana itu urusan bersama. Pemerintah, masyarakat, sampai sektor swasta harus terlibat. Perusahaan-perusahaan pemegang konsesi juga memiliki tim internal yang kami harapkan siap turun ketika terjadi karhutla,” ujarnya.
Dari sisi kesiapan, peralatan penanggulangan di daerah masih memadai untuk menghadapi kebakaran berskala kecil. Namun apabila kebakaran meluas dengan akses yang sulit dijangkau, BPBD akan meminta dukungan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
“Kalau kebakarannya sudah besar tentu tantangannya berbeda. Luas areanya besar, akses sulit. Dalam kondisi seperti itu kami bisa mengusulkan bantuan, termasuk modifikasi cuaca bila memang diperlukan,” terangnya.
Buyung menegaskan keselamatan personel tetap menjadi prioritas dalam setiap operasi pemadaman. Di sisi lain, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan.
“Yang paling penting adalah mencegah. Jangan sampai karena kelalaian, kebakaran terus berulang setiap musim kemarau,” pungkasnya.
