Reporter : Angel – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Direktur dan Karyawan Perusda PDAM Tirta Taman Bontang terkait Estimasi Pendapatan Tahun 2020.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Rustam dalam pengantar rapat, Komisi II minta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan dan distribusi air bersih di Bontang, penanggung jawabnya ialah PDAM Tirta Taman Bontang.
Dikatakan Rustam permasalahnya ialah biaya perawatan dan rendahnya putaran dana yang masuk untuk PDAM Tirta Taman Bontang. Menurut data, setahun silam pendapatan mencapai 3 miliar, sedangkan maintenance distribusi air dengan jumlah yang serupa. Oleh karena itu, tidak ada anggaran yang bisa digunakan.
“Menurut saya dengan jumlah sambungan itu 29.001, PDAM sudah bisa berbenah. Kalau manajemen sudah bisa bagus, dan bisa memaksimalkan biaya produksi,” kata Rustam yang ditemui usai rapat, di Ruang Rapat Lantai II Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (10/11/2020).
Rustam menyampaikan bahwa hal tersebut tidak setimpal dengan pendapatan dan pengeluaran menjadi salah satu faktor, minimnya pendapatan PDAM.
“Jadi melihat datanya lebih besar biaya produksi air, daripada penjualan ke masyarakat,” ucapnya kepada awak media.
Tidak hanya itu, Rustam membandingkan pendapatan air daerah Bontang dengan kota Makassar. Rustam berpendapat bahwa makassar merupakan wilayah yang banyak membangun industri, seperti hotel, restoran, pelabuhan, dll.
Pihak nya memberi saran agar kedepan pihak PDAM dapat menemukan sumber air baku yang lebih rendah biaya produksinya, daripada harga penjualannya.
Ada empat titik lokasi yang dapat menjadi pilihan untuk dijadikan solusi air baku dengan biaya yang minim, antara lain eks. tambang Indominco, waduk Marangkayu, waduk Suka Rahmat, dan Nyerakat kiri.
“Untuk saat ini kita upayakan mendapatkan air baku yang lebih rendah biaya produksi nya daripada harga penjualan,” jelasnya.
Kemudian terkait tawaran dengan menaikkan tarif harga penggunaan air terhadap masyarakat Bontang. Dalam hal tersebut, masih perlu pertimbangan dan pengkajian mendalam terhadap dampak sosialnya.
“Kalau dalam perjalanan perusahaan terus merugi, boleh dong kita tinjau kembali,” pungkasnya.
Politisi Golkar tersebut menambahkan agar terdapat legal standing yang jelas, kedepan pihaknya akan membuatkan perda terkait pengelolaan air bersih guna menopang kinerja dari pihak pengelola.
