Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Andi Harun Tegaskan Samarinda Mampu Bayar Tapi Secara Hukum Tidak Benar

    April 14, 2026

    DPRD Samarinda dan Bontang Bahas Strategi Tingkatkan Pendapatan di Tengah Tekanan Fiskal

    April 14, 2026

    Kasus Pelecehan Tak Kunjung Reda, Disdikbud Kaltim Singgung Kegagalan Pengawasan Sekolah

    April 14, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
    • Tokoh
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»DPRD Bontang»Rizal Desak Pemerintah agar Pegawai Non-ASN Diangkat P3K
    DPRD Bontang

    Rizal Desak Pemerintah agar Pegawai Non-ASN Diangkat P3K

    SittiBy SittiFebruari 12, 202502 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: DPRD Komisi A RDP
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim,Bontang– Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal, mendesak pemerintah agar pegawai non ASN diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PKKK).

    Menurutnya, keberhasilan daerah tetangga, seperti Kutai Timur (Kutim), yang mampu mengangkat semua pegawai non-ASN menjadi PKKK.

    Ia minta, Kota Bontang harus belajar dari daerah lain yang sudah berhasil, seperti Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Mereka bisa mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi PKKK.

    “Ada mekanisme yang memungkinkan itu bisa. Pemerintah harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukannya sehingga bisa melakukan,”  Saeful Rizal, belum lama ini.

    Ia mendorong eksekutif untuk tidak hanya pasrah pada regulasi yang ada, tetapi juga proaktif mencari solusi dengan mendatangi daerah yang telah sukses dalam pengangkatan PKKK.

    “Pentingnya kerja sama pemerintah daerah dan Komisi A untuk mencari jalan keluar. Belajar dari daerah lain yang sudah berhasil, dinilai sebagai salah satu cara agar Bontang tidak tertinggal dalam proses pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PKKK,”urainya.

    “Datang ke sana, belajar ke sana, tidak perlu malu untuk kebaikan orang lain. Kenapa mereka berhasil, kita ikuti” sambungnya.

    Lebih lanjut, pihaknya akan mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mencari solusi perihal permasalahan PKKK di Bontang.

    “DPRD akan ke Kemenpan RB untuk memperjuangkan nasib tenaga non-ASN di Bontang. Kami ingin ada kejelasan, agar persoalan PKKK ini bisa segera tuntas,” tegasnya.

    Komisi A P3K Pemkot Bontang Rizal
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Sitti

    Related Posts

    Rizal Desak Pemerintah agar Pegawai Non-ASN Diangkat P3K

    Februari 12, 2025

    Markaca:Pegawai Honorer yang Belum Lolos P3K Tetap Semangat

    Januari 15, 2025

    Yassier Arafat Sebut Lapangan Berbas Pantai Butuh Perbaikan, Bukan Alih Fungsi

    November 28, 2024

    DPT Bontang Naik, Ketua DPRD Optimis Partisipasi Pemilih Tinggi

    November 26, 2024

    Gandeng Unmul, DPRD Bontang Godok Aturan Pelindung UMKM-Pasar Rakyat dari Gempuran Waralaba

    November 25, 2024

    DPK Bontang Gelar Capacity Building, Dorong Inovasi dan Pelayanan Prima

    November 25, 2024
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Andi Harun Tegaskan Samarinda Mampu Bayar Tapi Secara Hukum Tidak Benar

    Andika SaputraApril 14, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam…

    DPRD Samarinda dan Bontang Bahas Strategi Tingkatkan Pendapatan di Tengah Tekanan Fiskal

    April 14, 2026

    Kasus Pelecehan Tak Kunjung Reda, Disdikbud Kaltim Singgung Kegagalan Pengawasan Sekolah

    April 14, 2026

    DBH Sawit Samarinda Menurun, Bapenda Soroti Ketergantungan pada Kebijakan Pusat

    April 14, 2026

    BEM Polnes Bongkar Persoalan Pendidikan Kaltim, Desak Sinkronisasi Kebijakan

    April 14, 2026
    1 2 3 … 3,056 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.