Insitekaltim, Bontang – Kawasan Industri Bontang (KIB) belum berhasil menarik minat investor secara maksimal. Meski Kota Bontang memiliki komitmen kuat untuk menjadi kota ramah investasi, KIB menghadapi berbagai kendala.
Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang Suharno menyoroti harga lahan yang tidak sesuai standar pasar dan keterbatasan infrastruktur sebagai penghambat utama pengembangan kawasan tersebut.
Dari total lahan 1.102 hektare yang disiapkan untuk KIB, hanya sekitar 64 hektare yang saat ini siap digunakan. Sisanya membutuhkan pembebasan lahan lebih lanjut dan pembangunan infrastruktur pendukung agar dapat menarik investor untuk mengembangkan usahanya di Bontang.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk menggali lebih dalam kendala yang dihadapi di KIB. Jika sudah jelas masalahnya, kita bisa memberikan masukan dan solusi yang lebih tepat,” kata Suharno saat reses di Kelurahan Langlang Bontang pada (4/11/2024).
Salah satu persoalan utama di KIB adalah harga lahan yang dianggap terlalu rendah oleh masyarakat setempat. Beberapa warga mengeluhkan pembebasan lahan yang hanya dihargai sekitar Rp10.000 hingga Rp12.000 per meter persegi, jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasan Bontang Lestari yang mencapai Rp105.000 per meter persegi.
Menurut legislator PKS itu, harga lahan perlu ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan nilai pasar dan dapat diterima masyarakat. Penyesuaian harga lahan diharapkan bisa mempercepat proses pembebasan dan membuka peluang bagi pengembangan KIB.
“Harga lahan di KIB perlu disesuaikan dengan NJOP yang berlaku agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan proses pembebasan lahan berjalan lancar,” tambahnya.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Muhammad Aspiannur menyebut minat investor di KIB sebenarnya cukup tinggi, namun proses pembebasan lahan dan kondisi infrastruktur masih menjadi penghambat.
Di samping itu, situasi politik juga berpengaruh, karena investor umumnya menunggu arah kebijakan pemerintah yang baru.
“Investor tampaknya masih menunggu kepastian arah kebijakan dari kepemimpinan sekarang. Ini bukan hanya di Bontang, tetapi juga di daerah lain karena tahun politik,” ujar Aspiannur.
Dengan berbagai kendala ini, KIB diharapkan dapat segera memperbaiki diri untuk memenuhi standar kawasan industri yang ramah investasi dan menarik minat dari berbagai sektor bisnis.
