Insitekaltim,Balikpapan – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang menggarap proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Persiapan melibatkan SDM dan tata kelola pemerintahan untuk memastikan kelancaran pemindahan.
Rapat persiapan pemindahan tersebut dipimpin oleh Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Gun Gun Gunawan, dan Kepala Biro Umum Masjuno, beserta tim di Kanim Kelas I TPI Balikpapan, Rabu (28/2/2024).
Dalam rapat itu Kepala Divisi Administrasi, Idris menekankan perlunya perencanaan yang tepat untuk memastikan pemindahan ASN Kemenkumham ke IKN berjalan optimal.
“Persiapan ini harus benar-benar terstruktur, sehingga terlaksanakan dengan optimal pada saat pusat pemerintahan dipindahkan ke IKN,” ujar Idris.
Selain itu, Kakanwil Gun Gun Gunawan mengapresiasi upaya peninjauan dan perkembangan yang telah dilakukan oleh jajaran Kemenkumham Kaltim terkait pemindahan ASN ke IKN.
“IKN adalah wilayah kerja kita, dan harus cepat, sigap dan profesional dalam mempersiapkan ini semua dengan perencanaan yang baik dengan melibatkan semua pihak dan tetap memberikan dukungan fasilitatif atas percepatan pemindahan ASN Kementerian Hukum dan HAM di wilayah IKN,” pesannya.
Disisi lain Kepala Biro Umum, Masjuno, mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltim untuk bekerja sama dalam menyusun perencanaan pemindahan ke IKN. Sehingga perkembangan informasi yang diperoleh dapat di sesuaikan dengan data yang ada di pusat.
“Kita semua adalah pelaku utama dalam proses pemindahan ASN Kemenkumham ke IKN, sehingga apapun keputusan pemerintah pusat harus kita dukung,” ungkap Masjuno.
Rapat persiapan pemindahan ASN Kemenkumham ke IKN berlangsung serius dengan sesi diskusi dua arah, menghasilkan informasi dan perencanaan untuk disampaikan ke pusat guna tindak lanjut proses pemindahan ASN ke IKN.
Turut hadir dalam rapat Kabag Propam Tessa Harumdila, Kasubbag Urdal Magribi Putu Judhono, Kasubbag ADTP Bayu Hermanto, Kasubbag TU Retno Setio Rini, perwakilan dari Pusdatin Marsono dan tim dari Biro Keuangan serta Biro BMN Kemenkumham.
