Insitekaltim, Samarinda – Persoalan kekurangan tenaga pengajar di Kota Samarinda diperkirakan semakin serius hingga akhir 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) didorong segera menyiapkan skema perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk membantu menutupi kekurangan guru yang terus bertambah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda sebenarnya telah mengajukan kebutuhan tenaga guru melalui jalur PJLP. Namun, realisasinya masih terkendala kesiapan anggaran daerah.
“Pada dasarnya Disdikbud Kota Samarinda sudah mengajukan tenaga guru melalui jalur PJLP. Cuma hal ini tidak semerta-merta bisa langsung dilaksanakan,” ujar Novan saat dihubungi, Selasa, 2 Juni 2026.
Kondisi anggaran menjadi tantangan utama karena tahun anggaran 2026 sudah berjalan. Karena itu, skema tersebut dinilai paling realistis untuk mulai disiapkan dalam APBD 2027.
“Yang pertama adalah kesiapan anggaran, sedangkan tahun sudah berjalan. Paling cepat kalau memang ada rasionalisasi dan kesiapan anggaran, bisa dilakukan di tahun anggaran 2027,” katanya.
Kebutuhan tenaga pengajar di Samarinda saat ini terus meningkat seiring bertambahnya guru yang memasuki masa pensiun. Sementara jalur penerimaan CPNS dinilai belum mampu menutup kebutuhan tersebut.
“Penambahan dari jalur CPNS tidak mampu memenuhi kekurangan guru yang ada. Ditambah lagi nanti melalui jalur PJLP ini diharapkan bisa membantu,” ucapnya.
Saat ini, sekolah-sekolah masih mengandalkan guru lepas yang dibiayai melalui dana BOSNAS maupun BOSDA. Namun kondisi tersebut dinilai belum memberikan kepastian kesejahteraan bagi tenaga pengajar.
“Guru lepas yang ada sekarang dibayar melalui dana BOSNAS maupun BOSDA. Tapi bicara kelayakan dan standarisasi upahnya kan belum sesuai dengan UMP atau UMR karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Samarinda menilai skema PJLP dapat menjadi solusi sementara untuk menutup kekurangan tenaga pengajar sambil menunggu penambahan formasi ASN dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Disdikbud Samarinda yang diterima DPRD, hingga Mei 2026 saja kekurangan guru sudah mencapai lebih dari 500 orang. Jumlah itu diprediksi meningkat drastis hingga akhir tahun karena gelombang pensiun guru.
“Ditambah data pensiun sampai Desember 2026 nanti total kekurangan bisa mencapai sekitar 756 orang. Sementara jalur CPNS guru hanya sekitar 260-an saja,” ungkap Novan.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak mengganggu kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri Samarinda.
“Kalau PJLP ini terealisasi tentu akan sangat membantu proses kita menyikapi kekurangan tenaga pengajar di Kota Samarinda,” katanya.
Novan juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan tenaga pengajar non-ASN. Menurutnya, ketimpangan antara guru tetap dan guru lepas berpotensi memunculkan kecemburuan di lingkungan pendidikan.
“Perlu ada kesetaraan antara guru lepas dengan guru tetap. Jangan sampai ada kecemburuan di kalangan tenaga pengajar,” tegasnya.
