Insitekaltim, Samarinda – Wacana penghapusan sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri mendapat tanggapan dari kalangan akademisi.
Dosen FISIP Universitas Mulawarman (unmul) Kemal Sandi menilai, kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian yang komprehensif.
Menurut Kemal, alasan utama munculnya wacana tersebut adalah rendahnya tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja. Namun, ia menegaskan indikator tersebut tidak cukup kuat untuk langsung menghapus suatu program studi.
“Kalau langsung dihapus, tentu perlu kajian lebih dalam. Memang ada pertimbangan karena alumni tidak terserap di dunia kerja, tapi itu bukan satu-satunya indikator,” ujarnya saat ditemui di Kantor PWI Kaltim, Jalan Biola, Samarinda, Kamis, 30 April 2026.
Ia menjelaskan, sejumlah program studi yang sempat diisukan akan terdampak, seperti Manajemen dan Akuntansi, justru masih memiliki tingkat peminat yang tinggi di kalangan lulusan SMA dan MA.
“Tingkat peminatnya masih tinggi. Banyak calon mahasiswa melihat prodi itu tidak hanya untuk bekerja di perusahaan, tapi juga sebagai bekal untuk membuka usaha sendiri,” jelasnya.
Kemal menilai, pendekatan yang terlalu berorientasi pada kebutuhan industri berpotensi mengabaikan aspek lain dalam pendidikan tinggi, seperti pengembangan kewirausahaan dan fleksibilitas karier lulusan.
Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan respons antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam menyikapi kebijakan tersebut.
Kata dia, kampus negeri cenderung mengikuti regulasi pemerintah, sementara kampus swasta memiliki ruang lebih untuk melakukan evaluasi internal.
“Kalau kampus negeri seperti Unmul tentu akan mengikuti aturan yang ada. Tapi kampus swasta masih bisa mempertimbangkan, bahkan menganalisis ulang sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Ia mencontohkan kampus swasta yang dinilai memiliki otonomi lebih dalam menentukan kebijakan akademik, termasuk dalam mempertahankan program studi yang masih diminati masyarakat.
Menurut Kemal, sebelum mengambil keputusan besar seperti penghapusan prodi, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan institusi pendidikan, agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
“Perlu analisis yang komprehensif, tidak hanya melihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga minat masyarakat dan potensi lain dari lulusan,” tegasnya.
Ia berharap wacana ini dapat dikaji secara matang sehingga tidak merugikan dunia pendidikan, sekaligus tetap mampu menjawab kebutuhan perkembangan industri di masa depan.
