Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel menyoroti rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih berada di posisi terbawah di antara 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
Hal itu disampaikan saat ditemui di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Pendopo Odah Etam, Senin 5 Mei 2025.
Data terbaru mencatat IPM Kubar di angka 74,76 dan Mahulu 70,79. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan, terutama yang menyasar sumber daya manusia.
“Itu harapan kita, sinergi dengan visi misi gubernur terutama soal pendidikan dan kesejahteraan. Kalau dari provinsi sudah berjalan, karena kami yang mengawal dari RPJMD dan RKPD-nya,” ucap Ekti.
Ia menyebut program Gratispol seperti pendidikan dan kesehatan gratis harus benar-benar sampai ke daerah-daerah dengan capaian IPM rendah. Salah satu rencana dalam lima tahun ke depan adalah membangun sekolah unggulan dan rumah sakit di wilayah barat dan utara Kaltim.
“Gratispol nanti berjalan, juga pembangunan sekolah unggulan dan rumah sakit untuk di Kubar dan Mahulu. Kita harus pikirkan peningkatan sumber daya manusia,” lanjutnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri. Perlu dibarengi dengan pembangunan manusia yang sehat dan terdidik agar pembangunan daerah bisa berkelanjutan.
“Kalo infrastruktur terus berjalan harus di barengi dengan manusia yang pintar. Pintar kan harus sehat dulu. Kesehatannya yang harus dijalankan, dan itu dari provinsi sudah jalan,” katanya.
Ekti juga mengingatkan kepala daerah perlu melihat kondisi riil masyarakat sebelum merancang proyek-proyek pembangunan. IPM yang rendah, menurutnya, seharusnya menjadi pertimbangan utama.
“IPM Kubar, Mahulu, Paser ini kepala daerah harus melihat, bukan hanya mau membuat ini dan itu. Kalo orangnya kek gitu gimana? Ini sangat penting harus diperhatikan,” ujarnya.
Untuk pembangunan rumah sakit di Kubar, lahan seluas 20–30 hektar disebut sudah dibebaskan. Proyek ini masuk dalam rencana prioritas lima tahun ke depan bersama pembangunan sekolah unggulan di wilayah tertinggal.
