Insitekaltim,Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur Hepnie Armansyah menilai strategi penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) masih belum maksimal.
Berkaca dari tahun 2022 lalu yang menyisakan banyak anggaran, Pemkab Kutim sepertinya tidak mempunyai dorongan untuk mengubah strategi penyerapan anggaran, sebab menurutnya memasuki akhir semester pertama tahun ini banyak anggaran yang masih mengendap dalam APBD Kutim 2023.
“Gaya-gaya seperti ini sama seperti tahun kemarin dimana sampai pertengahan tahun tidak ada program kegiatan, nanti padatnya di APBD Perubahan,” jelasnya, Senin (5/6/2023).
Dengan besarnya APBD Kutim 2023, Hepnie memprediksi kejadian tahun lalu akan kembali terulang dimana banyak anggaran yang tidak terserap maksimal.
“Saya pesimis anggaran terserap maksimal, apa lagi sampai saat ini pengerjaan proyek pembangunan belum berjalan,” jelasnya.
Ia bahkan menyoroti kerja pemerintah yang tidak memperhitungkan waktu dan kendala pengerjaan proyek. Di tahun kemarin mandeknya pengerjaan proyek oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akibat tidak maksimalnya ketersediaan material.
Dengan pengalaman ini, seharusnya pemerintah lebih mempercepat pengerjaan sebab di wilayah Kaltim semua daerah mengalami kenaikan APBD yang artinya pengerjaan fisik pun meningkat.
“Semua APBD naik, tentu anggaran banyak untuk pengerjaan fisik, nah kita Kaltim bisa kelangkaan material, ini tidak diperhitungkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Proyek pembangunan seharusnya sudah dikerjakan dan dieksekusi sejak Februari atau Maret 2023 untuk menghindari kejadian serupa seperti tahun lalu yakni banyak anggaran yang tidak terserap maksimal.
