Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Viktor Yuan memberikan catatan kritis sekaligus dukungan penuh terhadap usulan pembangunan yang muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Samarinda Utara, Rabu, 11 Februari 2026.
Legislator ini menegaskan, 2027 harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk kembali ke rencana pembangunan dasar, yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil.
Salah satu poin utama yang disoroti Viktor adalah kondisi fisik sejumlah gedung Sekolah Dasar (SD) di Samarinda Utara yang dinilai terbengkalai.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya usulan rehabilitasi sekolah yang terus berulang setiap tahun, namun kerap luput dari realisasi anggaran.
“Ada usulan prioritas dari sekolah-sekolah dasar yang sudah bertahun-tahun diusulkan untuk rehabilitasi dan perbaikan sarana lainnya, namun seolah terabaikan. Saya tegaskan, tahun ini kita akan kawal agar masuk prioritas,” tegasnya.
Ia juga memberikan masukan kepada Pemkot Samarinda, agar bijak dalam menentukan skala prioritas.
Menurutnya, pembangunan fasilitas modern atau sekolah bertaraf internasional memang penting, namun memperbaiki fasilitas pendidikan dasar yang ada saat ini jauh lebih mendesak.
“Kita tidak menghindari pembangunan yang sifatnya modern atau sekolah internasional. Tapi, kebutuhan pendidikan dasar seperti SD dan SMP yang sudah ada ini harus diperbaiki dulu kualitas fisiknya. Itu hak dasar anak-anak kita,” tambahnya.
Menanggapi data 213 anak terdampak stunting di Samarinda Utara, Viktor memandang hal ini sebagai tantangan besar dalam mewujudkan visi samarinda sebagai Kota Sehat.
Menurutnya, dipenanggulangan stunting harus dilakukan melalui pendekatan hulu ke hilir, mulai dari edukasi pola makan hingga penguatan fungsi layanan kesehatan di tingkat lingkungan.
Viktor mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh fasilitas kesehatan tingkat bawah, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) Lempake Jaya yang meminta dukungan sarana prasarana.
“Stunting ini berkaitan erat dengan pola makan dan pemenuhan gizi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus kita kawal distribusinya. Peran Posyandu dan Pustu harus diperkuat karena mereka adalah garda terdepan dalam memantau kesehatan ibu dan anak,” jelasnya.
Mengenai isu efisiensi anggaran yang membayangi tahun depan, Viktor berharap pemerintah daerah dapat melakukan siasat yang cerdas tanpa mengorbankan program-program kerakyatan. Ia meminta OPD terkait untuk lebih fokus pada pembangunan dasar yang memiliki dampak sosial tinggi.
Lebih lanjut, ia berharap agar Musrenbang tidak berakhir sebagai rutinitas tahunan atau seremoni belaka. Baginya, forum ini adalah ruang sinkronisasi antara kebutuhan riil di lapangan dengan kebijakan anggaran yang diambil di tingkat kota.
“Harapan kami, acara seperti ini bukan hanya seremonial. Ini harus menjadi wadah sinergi yang nyata antara OPD, pemerintah di masing-masing tingkatan, dan kami di DPRD. Semua usulan harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar daftar keinginan,” pungkasnya.
