Dampak Musibah Tambang, Besok PMII Samarinda Akan Turun Aksi

Insitekaltim Samarinda-Dampak musibah tambang yang terjadi di Kaltim, membuat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) Kota Samarinda Besok akan turun aksi
Hal ini disampaikan Fadhullah ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Samarinda yang disampaikan kepada redaksi  insitekaltim, Minggu, (16/12/2018)
Menurut Fadhullah bahwa PMII Cabang Kota Samarinda akan turun aksi besok sehubungan dengan banyaknya korban musibah tambang sampai 32 orang. Hal ini tentu membuat kami prihatin tidak adanya langka kongkrit Pemerintah Kota Samarinda maupun Pemerintah Prov. Kaltim .
“Setelah kejadian musibah putusnya jalan Sanga-Sanga Muara Jawa yang di duga karena Tambang yang terlalu dekat dengan jalan tersebut. Dari kejadian Sanga-Sanga semua melek termasuk reaksi cepat yang dilakukan Pemprov, Kaltim. Tapi  kalau kami menilai hanya sementara sedangkan korban- korban yang diakibatkan tambang sampai sekarang kami belum mendengar ada yang dijadikan tersangka,”kata Fadhullah
Saat hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh setiap 10 Desember  dan diperingati di seluruh dunia, nasib anak-anak di Kaltim sesuram wajah sawah-sawah yang ada di kaltim.Setiap hari menghilang dan berganti menjadi tambang. Di tahun 2018 kami melihat ada  4 anak yang tewas di lubang tambang, menjadikan jumlah korban sejak tahun 2011 hingga 2018 bertambah menjadi 32 korban,”ungkapnya
Selain itu, anak-anak tidak lagi bebas bermain, hampir setiap sudut ruang di kota-kota dan kabupaten di Kaltim terdapat lubang-lubang tambang. Keberadaan lubang tambang yang di telantarkan oleh para pengusaha rakus tak ubahnya bagaikan ranjau dimedan peperangan. Tidak peduli anak-anak atau orang dewasa, keberadaan lubang yang dibiarkan terbuka kapanpun siap merengut nyawa manusia.
“Sudah lebih dari 7 tahun, keadilan atas tewasnya korban yang mayoritas adalah anak-anak (27 Jiwa) tak kunjung mendapatkan kabar memuaskan. Nasib penegakkan hukum atas kasus anak-anak yang meninggal di lubang tambang seakan tenggelam bersama lumpur kejahatan 21 konsesi tambang di provinsi ini,’cetusnya
Sementara beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM tak kunjung dilaksanakan. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi banyak pihak apa yang menyebabkan Polda Kaltim, Gubernur dan Dinas ESDM Kaltim tak kunjung menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Inilah yang terjadi jika pemerintah bertekuk lutut dibawah kendali korporasi tambang, keselamatan rakyat sepertinya tidak lagi berarti.
“Bagi para oligarki politik yang terpenting pengerukan dan penjarahan sumber daya alam terus berlangsung. Warga yang menghalang-halangi masuknya tambang akan di hadapi dengan pembungkaman dengan bentuk kriminalisasi dan kekerasan,”bebernya
Lebih lanjut, komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim melindungi warganya dari ancaman lubang tambang hanya sebatas retorika pencitraan yang selalu berlindung di balik alasan “kami percayakan pada proses hukum” mintanya
Kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi tentu tidak akan terlaksana jika pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan hadir dan bertindak tegas. Pihak yang dimaksudkan adalah institusi pemerintahan dan termasuk juga kepolisian.
Untuk itu, kami besok (17/12/2018) akan turun aksi di kantor gubernur Kaltim, meminta agar korban selanjutnya tidak terjadi dan terulang lagi. Dan pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Prov Kaltim agar serius menangani masalah tambang. Ada 100 orang anggota PMII Kota Samarinda,yang akan terlibat aksi diacara besok,”paparnya
Wartawan sukri