Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih di bawah 20 persen hingga 30 Juni terkendala pada pelaksanaan teknisnya.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rustam mengatakan OPD yang memiliki serapan paling rendah pertama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).
“Kita simpulkan tadi bahwa Disperkimtan memiliki banyak program yang mana perencanaan pelaksanaan kegiatan terjadwal di bulan 6 ke atas,” ungkapnya kepada wartawan Insitekaltim.com usai rapat kerja dengan 17 OPD di Ruang Rapat Paripurna, Sekretariat DPRD Kota Bontang Lantai 3, Kawasan Bontang Lestari, Rabu (28/7/2021).
Politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebutkan kemungkinan untuk serapan anggaran mulai bulan Juli ini diperkirakan sudah naik.
Di samping itu, lanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) juga terkendala pada masa pelaksanaannya.
“Dinas PUPRK juga begitu, tertahannya karena proses lelang pada suatu pekerjaan yang belum ada pemenangnya,” imbuhnya.
Pasalnya, program yang dilakukan oleh Dinas PUPRK anggarannya mencapai lebih dari Rp 200 juta. Sehingga memerlukan proses pelelangan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Meskipun demikian tadi kami sudah pressure ke 17 OPD termasuk 2 OPD yang paling rendah untuk segera mengejar target tersebut,” pungkasnya.
Ia juga meminta setelah itu agar OPD melaporkan untuk prognosis 6 bulan ke depan supaya dapat diketahui jumlah anggaran yang harus diberikan kepada OPD tersebut selama 6 bulan ke depan.
