Rapat yang digelar pada hari Rabu (21/11/18), bertempat di Jalan S. Parman RT 32 No 48 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Bontang Nasrullah beserta anggota, Kepala BKPP Bontang Drs. H. Artahnan, Kasat Intel Polres Bontang, Perwakilan Kodim 0908, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Bontang, Perwakilan Diskominfotik, Perwakilan Satpol PP, dan Badan Kesbangpol.
Ketua Bawaslu Nasrullah menyampaikan bahwa penanganan pesta demokrasi sebaiknya harus tetap terjaga agar kondusif.dan damai, seyogyanya masyarakat dapat dikondisikan melalui pemberian informasi yang baik agar tidak terjadi gesekan, dimulai dari lingkungan keluarga sendiri agar tidak meluas ke tetangga, RT, dan Kelurahan.
Hal tersebut dilakukan mengingat iklim demokrasi saat ini memerlukan adanya kewaspadaan, terutama pada berita-berita di media sosial yang dapat menimbulkan provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat memecah belah,”cetusnya.
Kami berharap, Dinas Kominfo juga akan memberikan akses informasi kepada masyarakat dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, terutama melalui group WA di tingkat kelurahan,” ungkap Nasrullah.
Selain itu, kerjasama dari Satpol PP dan Badan Kesbangpol juga kami perlukan guna membantu jalannya Pemilu Tahun 2019 yang aman dan kondusif,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BKPP Drs.H. Artahnan menghimbau secara tegas disiplin dan aturan PNS dan Non PNS dalam pemilu sudah jelas, yakni tidak boleh ikut dalam politik praktis dan harus tetap netral sesuai dengan apa yang telah ditandatangani dalam kontrak kerja. Kendati demikian, PNS dan Non PNS memiliki hak politik untuk memilih.
Dalam rapat koordinasi tersebut, tidak hanya membahas terkait proses pelaksanaan yang tertib dan kondusif tetapi juga penanganan alat peraga pemilu, penyamaan persepsi dalam penanganan pelanggaran – pelangaran Pemilu Tahun 2019 serta penyelesaian kasus pelanggaran yang telah ditangani oleh Bawaslu,”ucapnya (sumber_ppidbtng)
Ketua Bawaslu Nasrullah menyampaikan bahwa penanganan pesta demokrasi sebaiknya harus tetap terjaga agar kondusif.dan damai, seyogyanya masyarakat dapat dikondisikan melalui pemberian informasi yang baik agar tidak terjadi gesekan, dimulai dari lingkungan keluarga sendiri agar tidak meluas ke tetangga, RT, dan Kelurahan.
Hal tersebut dilakukan mengingat iklim demokrasi saat ini memerlukan adanya kewaspadaan, terutama pada berita-berita di media sosial yang dapat menimbulkan provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat memecah belah,”cetusnya.
Kami berharap, Dinas Kominfo juga akan memberikan akses informasi kepada masyarakat dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, terutama melalui group WA di tingkat kelurahan,” ungkap Nasrullah.
Selain itu, kerjasama dari Satpol PP dan Badan Kesbangpol juga kami perlukan guna membantu jalannya Pemilu Tahun 2019 yang aman dan kondusif,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BKPP Drs.H. Artahnan menghimbau secara tegas disiplin dan aturan PNS dan Non PNS dalam pemilu sudah jelas, yakni tidak boleh ikut dalam politik praktis dan harus tetap netral sesuai dengan apa yang telah ditandatangani dalam kontrak kerja. Kendati demikian, PNS dan Non PNS memiliki hak politik untuk memilih.
Dalam rapat koordinasi tersebut, tidak hanya membahas terkait proses pelaksanaan yang tertib dan kondusif tetapi juga penanganan alat peraga pemilu, penyamaan persepsi dalam penanganan pelanggaran – pelangaran Pemilu Tahun 2019 serta penyelesaian kasus pelanggaran yang telah ditangani oleh Bawaslu,”ucapnya (sumber_ppidbtng)
