Insitekaltim,Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah menjalankan program Rp50 juta per RT. Dari anggaran ini 80 persen atau Rp40 juta untuk pembangunan fisik dan 20 persen atau Rp10 juta diarahkan bagi pengembangan UMKM.
Anggaran Rp10 juta dikeluhkan oleh para pengurus RT sebab dianggap terlalu besar untuk kegiatan peningkatan SDM UMKM. Sementara itu pascamengikuti pelatihan pun belum berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Masyarakat dan pengurus RT mereka keluhkan ini, bagaimana ada pelatihan-pelatihannya. Setelah menghasilkan produk bagaimana untuk bisa memasarkan juga,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Kutim Basti Sangga Langi kepada Insitekaltim.
Basti mengaku masyarakat pun menanyakan terkait cara atau tehnik untuk bisa memasarkan produk hasil buatan lewat media sosial atau lewat jejaring internet. Sebab sebagian yang mengikuti pelatihan adalah orang-orang tua yang masih minim pemahaman terhadap teknologi.
“Maksud mereka bagaimana agar produk bisa dipasarkan lewat aplikasi seperti toko online, facebook atau aplikasi lokal khusus produk Kutim,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa UMKM Kutim sejauh ini sudah menghasilkan produk lokal seperti kripik singkong dan pisang serta amplang. Namun yang menjadi kendala adalah ketersediaan alat.
Basti meminta pemerintah untuk memberikan bantuan alat produksi atau cetak kripik dan amplang, karena ketersediaan alat masih langka di pasaran.
“Nah bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan setelah mengikuti pelatihan jika tidak ada alat yang tersedia untuk mereka cetak sendiri di rumah. Maka dari itu perlu pemerintah untuk beri bantuan alat-alat yang dibutuhkan,” tuturnya.
Lebih lanjut menurutnya alangkah lebih baik pemerintah pun menyediakan tempat khusus yang menjajakan produk lokal, sehingga wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke Kutim bisa diarahkan ke tempat tersebut untuk bisa membeli hasil karya masyarakat untuk dijadikan oleh-oleh.
“Kalau mereka membeli produk kita, tentu UMKM kita bakal lebih hidup,” tandasnya.
