Penulis: Andika Saputra

Insitekaltim, Samarinda — Keterbatasan anggaran pada tahun 2026 membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memprioritaskan belanja rutin dibandingkan pengembangan layanan transportasi dan lalu lintas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengaturan lalu lintas. Hal itu disampaikan Kepala Dishub Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu. Ia mengatakan, berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), total anggaran Dishub yang saat ini tercatat berada di kisaran Rp63 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran listrik PJU, air, serta kewajiban operasional lainnya. “Anggaran yang tersedia saat…

Insitekaltim, Balikpapan — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap nol toleransi terhadap praktik korupsi, penyimpangan, serta perilaku tidak produktif di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina sebagai tulang punggung sektor energi nasional. Prabowo menekankan, pengelolaan Pertamina harus dilandasi integritas dan semangat pengabdian kepada bangsa, bukan dijadikan sarana memperkaya diri oleh segelintir oknum. “Saya beri tugas kepada Direktur Utama, jangan korupsi, jangan cari kaya di atas kepercayaan ini. Saya kasih wewenang seluas-luasnya, siapa yang anda nilai tidak bagus, pecat. Demi bangsa dan rakyat kita harus tega,” ujar Prabowo Senin, 12 Januari 2026. Presiden juga menyoroti praktik pemberian bonus…

Insitekaltim, Samarinda — Ketua Asosiasi Perangkat Desa (APDESI) Kabupaten Paser sekaligus Kepala Desa Olong Pinang, Nasri menegaskan bahwa hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penambangan pasir di Sungai Kendilo justru mengungkap persoalan krusial, yakni belum terpenuhinya aspek legalitas perizinan. Menurut Nasri, RDP digelar untuk menguji klaim kepemilikan izin yang disampaikan salah satu pihak. Namun, dari pembahasan yang berlangsung terungkap bahwa izin tersebut masih dalam tahap proses dan belum memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam regulasi. “Faktanya masih ada tahapan perizinan yang belum dilewati. Jadi secara aturan, penambangan sebenarnya belum boleh dilakukan,” ujar Nasri usai RDP di DPRD Kaltim Senin, 12…

Insitekaltim, Samarinda — Penambangan pasir di Sungai Kendilo harus dilaksanakan secara legal dan terkoordinasi guna mencegah konflik hukum maupun sosial di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser Burhanuddin. Ia mengatakan mayoritas penambang tradisional saat ini tengah mengurus perizinan resmi, meski sejumlah tahapan administrasi masih belum sepenuhnya rampung. “Teman-teman dari asosiasi penambangan pasir bukan tidak mau legal. Mereka sedang mengurus izin, namun memang masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui,” ungkapnya Senin, 12 Januari 2026. Selain itu, sejumlah penambang saat ini tengah menjalani proses hukum akibat adanya laporan dari pihak yang mengklaim…

Insitekaltim, Balikpapan — Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi (MBG) bukan sekadar janji politik, melainkan kebijakan nyata yang telah berjalan dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan pada awal pelaksanaannya, program MBG sempat diragukan dan dianggap sulit direalisasikan. Namun, melalui kerja nyata dan perbaikan tata kelola, program tersebut kini telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat. “Dulu dikatakan tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Tapi hari ini kita sudah memberi makan 58 juta orang setiap hari,” ungkapnya Senin, 12 Januari 2026. Ia membandingkan capaian tersebut dengan jumlah penduduk Singapura yang sekitar enam juta…

Insitekaltim, Samarinda — Seluruh aktivitas penambangan di wilayah Sungai Kandilo Kabupaten Paser, baik yang dilakukan perusahaan maupun penambang tradisional saat ini belum legal karena belum terpenuhinya perizinan, khususnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Abdurahman. Ia mengatakan, meskipun sejumlah izin dasar telah terbit, namun hasil rapat teknis menunjukkan RKAB belum dikeluarkan. Oleh karena itu, kondisi tersebut membuat seluruh penambangan tidak diperbolehkan untuk beroperasi hingga proses perizinan dinyatakan lengkap. “Intinya seluruh penambangan tidak boleh beraktivitas baik perusahaan maupun penambang tradisional karena belum ada RKAB,” ujarnya, Senin, 12…

Insitekaltim, Balikpapan — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembangunan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kemandirian energi nasional. Ia menyampaikan, energi bersama dengan pangan menjadi fondasi utama kedaulatan sebuah negara. Menurutnya, selama Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri, maka selama itu pula ketahanan nasional belum sepenuhnya kuat. “Selain pangan energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Kita tidak boleh terus menerus bergantung pada impor,” tegasnya, Senin, 12 Januari 2026. Ia menilai, peresmian RDMP Balikpapan bukan sekadar simbol pembangunan infrastruktur melainkan bagian…

Insitekaltim, Samarinda — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Husein Jufri menyarankan agar persoalan izin yang memicu keresahan masyarakat dapat ditempuh melalui dua jalur. Dua jalur tersebut yakni langkah hukum dengan menggugat ke pengadilan dan membuka ruang dialog langsung dengan pihak pengusaha pemegang izin. Ia menilai kekhawatiran masyarakat terkait izin yang telah terbit memang wajar. Namun, dalam sistem hukum di Indonesia telah tersedia mekanisme untuk menguji dan menggugat izin secara yuridis apabila merugikan masyarakat. “Kalau secara hukum izin itu bisa digugat ke pengadilan, masyarakat bisa mengajukan gugatan terutama pokok-pokok keberatan yang dirasakan,” katanya di…

Insitekaltim, Samarinda — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser Sukran Amin, menyoroti konflik pemanfaatan wilayah sungai yang dinilainya telah berdampak pada kriminalisasi masyarakat desa yang secara turun-temurun menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Ia menjelaskan, konflik bermula dari masuknya sejumlah perusahaan pemegang izin yang kemudian mengklaim wilayah sungai yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Klaim tersebut membuat aktivitas warga di beberapa desa dinilai ilegal, meskipun masyarakat telah hidup dan bergantung pada kawasan itu sejak generasi terdahulu. “Awalnya perusahaan masuk, kemudian sungai diklaim. Warga yang turun temurun hidup di sana justru dianggap ilegal,” ungkapnya di Gedung DPRD Kaltim Senin,…

Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya menjadikan Sekolah Rakyat sebagai solusi pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan termasuk anak jalanan, sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Samarinda Arif Surochman. Ia mengatakan, Sekolah Rakyat di Samarinda diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan tujuan awal program tersebut. “Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Semua difasilitasi oleh pemerintah,” katanya Senin, 12 Januari 2026. Saat ini, Pemkot Samarinda telah memiliki…