Insitekaltim, Balikpapan — Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi (MBG) bukan sekadar janji politik, melainkan kebijakan nyata yang telah berjalan dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan pada awal pelaksanaannya, program MBG sempat diragukan dan dianggap sulit direalisasikan. Namun, melalui kerja nyata dan perbaikan tata kelola, program tersebut kini telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat.
“Dulu dikatakan tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Tapi hari ini kita sudah memberi makan 58 juta orang setiap hari,” ungkapnya Senin, 12 Januari 2026.
Ia membandingkan capaian tersebut dengan jumlah penduduk Singapura yang sekitar enam juta jiwa. Menurutnya, capaian MBG setara dengan memberikan layanan gizi kepada sembilan kali jumlah penduduk Singapura setiap harinya. Program ini juga menyasar kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan lanjut usia.
Prabowo menilai keberhasilan tersebut membuktikan kemampuan Indonesia dalam menjalankan program berskala besar, baik dari sisi manajemen maupun logistik. Bahkan, capaian MBG disebut telah menarik perhatian internasional dan dijadikan bahan studi oleh sejumlah negara.
Ke depan, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat MBG meningkat menjadi 82 juta orang pada akhir Desember 2026. Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut Brasil membutuhkan waktu sekitar 11 tahun untuk menjangkau 41 juta penerima manfaat, sementara Indonesia mampu mencapai 58 juta hanya dalam waktu satu tahun.
Selain MBG, Prabowo juga menyinggung program strategis lainnya, seperti swasembada pangan dan penguatan Koperasi Merah Putih. Pemerintah menargetkan sedikitnya 40 ribu Koperasi Merah Putih telah beroperasi hingga akhir 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah.
Presiden menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan dan gizi, merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat, mandiri, dan berdaulat.
“Saya berharap keberhasilan Program Makan Bergizi dapat semakin memperkuat kepercayaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan strategis di sektor lainnya,” tutupnya.
