Penulis: Aminah

Insitekaltim, Samarinda – Mayoritas orang tua murid menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 relatif mudah dipahami. Hasil survei terbaru Lembaga KedaiKOPI mencatat 74,4 persen responden mengaku tidak menemukan hambatan berarti dalam memahami alur pendaftaran yang sebagian besar dilakukan secara daring. Kendati persentase pemahaman cukup tinggi, pelaksanaan SPMB tahun ini masih menyisakan catatan kritis terkait ketimpangan akses informasi teknis serta kendala literasi digital pada kelompok masyarakat tertentu. Head of Research Lembaga KedaiKOPI Ashma Nur Afifah membeberkan bahwa persepsi kemudahan ini didominasi oleh kelompok orang tua dengan latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendidikan rendah justru…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Rencana penambahan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk kelanjutan megaproyek Terowongan Samarinda dipastikan belum masuk dalam tahapan pengajuan resmi ke legislatif. Alokasi dana fantastis yang sempat mencuat ke publik tersebut baru sebatas wacana teknis dan dipastikan tidak akan terealisasi pada sisa tahun anggaran 2026. Sempitnya durasi pengerjaan pada APBD Perubahan serta keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi alasan utama usulan tersebut belum bisa dieksekusi di lapangan. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Hendra Kusuma menegaskan, angka Rp90 miliar tersebut sama sekali tidak bersifat mutlak atau mengunci postur anggaran daerah. Rencana penambahan itu mulanya diproyeksikan…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Alokasi anggaran belanja untuk Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda mengalami penurunan tajam. Dana operasional yang pada 2025 lalu menyentuh angka Rp201 miliar, merosot menjadi Rp54 miliar pada anggaran berjalan 2026, dan hanya diproyeksikan sebesar Rp21 miliar pada usulan anggaran 2027. Penyusutan anggaran ini berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan fasilitas dasar masyarakat, salah satunya penanganan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Saat ini, ratusan keluhan warga terkait jalanan gelap belum bisa dieksekusi oleh dinas teknis. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar membenarkan adanya penumpukan laporan fasilitas umum yang mandek akibat keterbatasan sirkulasi keuangan daerah…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Golkar DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air bersih dan penanggulangan banjir. Hal ini menyusul adanya defisit sekitar 23 persen cakupan wilayah yang belum teraliri air bersih Perumdam Tirta Kencana untuk mencapai target 100 persen pada 2029. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Samarinda Arie Wibowo mendesak Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menyusun rencana anggaran per tahun untuk menutup kekurangan pasokan air tersebut. “Masih ada kurang sekitar 23 persen, target itu yang kami minta dari teman-teman Cipta Karya untuk dibuatkan pemetaan…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Jaringan sistem digitalisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai masih timpang. Penerapan sistem digital untuk memangkas birokrasi pelayanan publik kedapatan baru menyentuh tingkat kecamatan, sementara birokrasi di tingkat kelurahan selaku garda terdepan disinyalir masih tertinggal. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Ronal Stephen Lonteng mengatakan ketimpangan ini menjadi salah satu rapor evaluasi. Ronal menyebutkan, pihak Diskominfo sebenarnya sudah merencanakan perluasan jaringan tersebut demi menunjang efektivitas program kerja. Namun, realisasi di lapangan masih terbentur batas wilayah administrasi. “Salah satu yang mereka harapkan adalah penerapan sistem digitalisasi sampai ke kelurahan-kelurahan, yang hari ini kan baru berada sampai…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengungkap fakta bahwa mulai tahun anggaran 2026, seluruh Taman Kanak-Kanak (TK) negeri di Samarinda tidak lagi menerima kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Kondisi ini praktis memukul operasional lembaga dan kesejahteraan para tenaga pendidik di 17 sekolah TK negeri yang tersebar di Kota Tepian. Pincangnya postur anggaran operasional ini usai melakukan pembedahan usulan program bersama jajaran bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK. “Usulan yang terkhusus dari bidang taman kanak-kanak dan PAUD itu masalah Bosda. Jadi per tahun 2026 ini guru-guru dari 17 sekolah negeri,…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mengonfirmasi adanya ratusan sisa kuota daya tampung yang belum terpenuhi dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tengah berjalan. Tercatat, sebanyak 433 kursi di jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di seluruh Samarinda saat ini statusnya masih kosong akibat belum memenuhi target kuota rombongan belajar (rombel). Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Samarinda Mohammad Wahiduddin memetakan, sebaran kursi kosong tersebut didominasi oleh sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran kota. “Hasil evaluasi SPMB kemarin itu ada yang masih kuotanya belum terpenuhi sebanyak 433 (kursi) di seluruh Kota Samarinda. Paling banyak…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun mementahkan spekulasi politik yang mengaitkan namanya dalam bursa pencalonan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2030. Politisi senior Partai Gerindra itu menegaskan, beralih fokus ke kontestasi provinsi di saat masa jabatannya di Samarinda masih panjang adalah tindakan yang tidak etis dan mencerminkan keserakahan politik. “Bagi saya tidak etis atau kurang pantas di saat masih ada waktu yang begitu panjang sudah memikirkan tangga selanjutnya. Demi Allah, ini pikiran dalam hati saya yang saya sampaikan,” ujar Andi Harun. Ia menyatakan bahwa sikap ini merupakan prinsip dasar dari model kepemimpinan yang dianutnya. Baginya, menjaga integritas di hadapan…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Hendra Kusuma, mengaku, nilai utang pekerjaan kepada kontraktor. Untuk proyek tahun anggaran 2025 di lingkungan dinasnya mencapai sekitar Rp290 miliar. Nilai itu merupakan akumulasi tunggakan di tiga bidang, yakni Cipta Karya, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (SDA), di luar utang proyek dari tahun-tahun sebelumnya. “Angka tersebut, merupakan total kewajiban pembayaran pekerjaan yang belum terselesaikan pada 2025,” ujarnya di Kantor PUPR Samarinda, Senin, 6 Juli 2026. Hendra mengaku, belum mengingat secara rinci jumlah paket pekerjaan yang masih menyisakan pembayaran. Namun ia memastikan, tunggakan tersebut berasal dari…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Di tengah lesunya fiskal daerah, kerangka APBD Kota Samarinda belum mampu menekan angka belanja birokrasi ASN yang hingga kini masih membengkak di atas 40 persen. Angka tersebut melanggar batasan dari pemerintah pusat yang menetapkan plafon maksimal belanja rutin birokrasi daerah sebesar 30 persen. Akibatnya, porsi anggaran untuk pembangunan publik menjadi kian menyempit. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra menegaskan, ketimpangan rasio belanja ini menjadi fokus pengawasan ketat pihak legislatif agar tidak menimbulkan skema besar pasak daripada tiang. “Batas belanja birokrasi dari pusat itu maksimal 30 persen, sementara kita masih di atas 40 persen. Ini yang…

Read More