Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun mementahkan spekulasi politik yang mengaitkan namanya dalam bursa pencalonan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2030.
Politisi senior Partai Gerindra itu menegaskan, beralih fokus ke kontestasi provinsi di saat masa jabatannya di Samarinda masih panjang adalah tindakan yang tidak etis dan mencerminkan keserakahan politik.
“Bagi saya tidak etis atau kurang pantas di saat masih ada waktu yang begitu panjang sudah memikirkan tangga selanjutnya. Demi Allah, ini pikiran dalam hati saya yang saya sampaikan,” ujar Andi Harun.
Ia menyatakan bahwa sikap ini merupakan prinsip dasar dari model kepemimpinan yang dianutnya. Baginya, menjaga integritas di hadapan masyarakat yang telah memberikan mandat jauh lebih penting daripada mengejar ambisi kekuasaan baru yang fasenya belum tiba.
“Di saat saya masih melaksanakan tugas panjang, di mana masyarakat Samarinda yang memberi saya amanah hari ini, saya sudah mau memikirkan yang mana waktunya itu saya enggak bisa kontrol? apa yang masyarakat mandatkan kepada saya memimpin dan mengurus Samarinda ini, itulah fokus saya. Saya sama sekali seujung kuku tidak memikirkan atau belum memikirkan yang lain,” jelasnya.
Berbekal pengalaman lebih dari tiga dekade di panggung politik, Andi Harun mengaku tidak mudah terlena oleh berbagai pihak yang datang mendorongnya maju ke tingkat provinsi.
Ia menganalisis secara kritis bahwa dalam dinamika politik, tidak ada satu pun pernyataan yang berdiri sendiri tanpa membawa kepentingan tertentu.
Tidak hanya berbicara soal etika jabatan, Andi Harun juga melontarkan kritik keras terhadap realitas demokrasi elektoral saat ini yang kian transaksional dan berbiaya tinggi.
Secara rasional, ia mengaku enggan menghabiskan energi dan materi demi kontestasi yang justru berpotensi merusak integritas seorang pemimpin di masa depan.
Ia bahkan mengaitkan fenomena banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum seperti gratifikasi, permainan proyek, hingga jual-beli jabatansebagai dampak langsung dari besarnya modal yang harus dikembalikan setelah pilkada.
“Percayalah ini teori saya bisa salah ya. Kalau ada orang maju dengan memakai biaya berlebih-lebihan, ujung-ujungnya korupsi. Bohong kalau dia tidak memikirkan bagaimana mengembalikan modal. Ini bukan statement asal-asalan. Saya belajar dan membaca buku-buku politik. Itu sebabnya kawan-kawan bisa melihat banyak kepala daerah ditangkap itu semua kenapa? salah satu akibat politik berbiaya besar,” urainya.
Di balik argumen politik dan rasionalitas anggaran, pria yang telah hidup lebih dari setengah abad ini mengungkapkan ada alasan humanis yang memperkuat benteng pertahanannya dari godaan kekuasaan keluarga.
Anak-anaknya secara terbuka telah meminta dirinya untuk mulai membatasi diri dari aktivitas publik.
“Pertimbangan keluarga terutama anak saya sudah meminta saya, sudah cukup pak, sudah cukup. Bapak sudah lebih dari 30 tahun bersama publik. Kapan waktunya bersama kami?,” ungkapnya.
Andi Harun menegaskan posisinya di internal partai sebagai anggota biasa yang tidak memiliki ambisi berlebih. Baginya, dipercaya memimpin Ibu Kota Kaltim saat ini sudah merupakan pencapaian karier tertinggi yang sangat ia syukuri.
“Saya mencapai karir politik jadi wali kota itu sudah prestasi saya rasanya yang sangat besar sekali. Intinya hari ini saya tidak berpikiran apa pun karena saya menghormati pilihan masyarakat,” pungkasnya.
