Insitekaltim, Bontang – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang Heri Keswanto, mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap anggaran penanganan stunting yang tersebar di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Evaluasi ini bertujuan agar penggunaan anggaran bisa lebih efisien dan benar-benar mendukung upaya penurunan stunting di Bontang. Sebanyak sembilan OPD terlibat dalam penanganan stunting, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, serta beberapa dinas lain yang bekerja bersama dalam program ini.
“Kita lihat dulu dari sembilan OPD ini, apakah sudah melakukan hal yang sama dalam penanganan stunting. Jangan sampai ada OPD yang tidak fokus. Jika ada yang tidak sesuai, anggarannya bisa kita kerucutkan, atau kita serahkan langsung ke Dinas Kesehatan agar lebih terarah,” ungkap Heri, Senin (28/10/2024).
Heri menyebutkan, DPRD akan mengevaluasi setiap program yang berjalan di OPD terkait, sehingga anggaran yang dialokasikan bisa dimanfaatkan secara optimal. Dalam catatan DPRD, sembilan OPD saat ini menangani berbagai aspek program stunting, termasuk Dinas Kesehatan, Baperida, dan Dinas Ketahanan Pangan.
Heri juga membuka kemungkinan penambahan anggaran jika angka stunting tidak menunjukkan penurunan yang diharapkan. Namun, penambahan anggaran akan dilakukan setelah evaluasi mendetail terhadap program-program yang sudah dijalankan oleh sembilan OPD tersebut.
“Kalau angka stunting ini tidak turun secara signifikan, ya mau tidak mau anggarannya harus ditambah. Tapi kita lihat dulu, apakah sembilan OPD ini sudah bekerja maksimal atau belum. Jangan sampai hanya Dinas Kesehatan yang bekerja,” tambah Heri.
Heri turut menyoroti alokasi dana sebesar Rp27 miliar di Dinas Kesehatan, yang sebagian besar digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ketimbang penanganan stunting. Ia menilai, ada baiknya anggaran difokuskan pada program-program yang langsung berkaitan dengan stunting daripada dialokasikan untuk sektor yang tidak langsung terkait.
“Contohnya, Dinas Kesehatan memiliki Rp3 miliar. Nah, kalau di Dinas PU berapa? Kita akan periksa alokasinya. Jangan sampai anggaran berlebihan. Kita harus tahu jumlah yang tepat,” ungkap Heri.
Melalui evaluasi ini, DPRD Kota Bontang berharap agar alokasi anggaran stunting dapat lebih efektif di bawah pengawasan masing-masing OPD yang terlibat, sehingga upaya penurunan angka stunting di kota ini bisa tercapai dengan baik.