Insitekaltim, Samarinda– Kekhawatiran terhadap keselamatan infrastruktur vital kembali mencuat setelah Jembatan Mahakam I di Samarinda ditabrak kapal tongkang bermuatan batu bara pada Sabtu malam, 26 April 2025, pukul 23.30 Wita.
Peristiwa ini menjadi insiden ke-23 yang menerjang jembatan tersebut, sejak pertama kali dioperasikan. Lonjakan angka kejadian ini memicu sorotan tajam legislator Karang Paci.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menyatakan kejadian berulang ini harus ditanggapi secara serius. Pemerintah tidak boleh lagi bersikap reaktif, melainkan harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan potensi korban jiwa.
“Lebih baik jembatan ditutup sementara untuk mencegah korban. Perlu evaluasi total dan pihak terkait harus proaktif memeriksa penyebabnya,” kata Sarkowi, Rabu 30 April 2025 usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kaltim.
Ia juga menegaskan perlunya mitigasi jangka panjang dan sinergi lintas OPD. “Masa terus tertabrak tanpa solusi? Harus ada langkah mitigasi yang jelas. Semua OPD mesti berkolaborasi,” tambahnya.
Dari kronologi kejadian, diketahui bahwa kapal TB Liberty 7 saat itu sedang menarik tongkang BG Azamara 3035 ke area tambat di depan Big Mall Samarinda. Namun karena derasnya arus Sungai Mahakam, tali penarik (towing) putus. Tongkang pun hanyut dan menabrak fender pilar keempat (P4) Jembatan Mahakam I. Akibatnya, safety fender sebagai pelindung utama pilar jembatan mengalami kerusakan dan tiangnya bengkok.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda langsung turun ke lokasi dan memeriksa empat anak buah kapal terkait insiden tersebut. Selain itu, rekaman CCTV yang memperlihatkan momen benturan keras turut menjadi bukti visual yang memperkuat kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan jembatan ini.
Masalah ini juga kembali menarik Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1989 yang mengatur jarak aman untuk tambat dan labuh kapal minimal 5.000 meter dari Jembatan Mahakam. Dalam praktiknya, peraturan ini kerap diabaikan oleh operator kapal, meningkatkan risiko tabrakan.
Insiden ini menunjukkan bahwa pengawasan lalu lintas sungai dan penegakan aturan masih lemah. Sarkowi mendesak agar kejadian ini menjadi titik tolak reformasi serius dalam pengelolaan lalu lintas sungai serta perbaikan sistem mitigasi risiko di kawasan vital tersebut.
