Insitekaltim,Jakarta – Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2023 memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keputusan ini mencakup semua pimpinan, termasuk Firli Bahuri yang menjabat sebagai ketua merangkap anggota.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2023 seharusnya berakhir pada 20 Desember 2023, namun diperpanjang hingga 20 Desember 2024 sesuai dengan Keppres yang ditandatangani pada 24 November 2023 itu.
Pada hari yang sama, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Keppres lain, Nomor 116/P Tahun 2023, yang memberhentikan sementara Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPK periode 2019-2024.
Presiden menunjuk Ketua Sementara KPK untuk mengisi jabatan tersebut.
Langkah Presiden Jokowi mendapat dukungan dari pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menekankan bahwa langkah ini sesuai dengan asas “presumption of innocent,” di mana Firli Bahuri dianggap tidak bersalah atas tuduhan pemerasan sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kasusnya dihentikan karena kurangnya bukti.
“Jika dugaan kesalahan atas Firli tidak terbukti atau dihentikan karena tidak cukup bukti, maka Firli berhak untuk diaktifkan kembali dalam jabatannya,” sebut Yusril.
Mantan Menkumham itu juga menanggapi pengunduran diri yang diajukan oleh Firli Bahuri setelah masa jabatannya diperpanjang dan statusnya diberhentikan sementara. Dia menyatakan bahwa itu merupakan hak Firli Bahuri yang harus dihormati.
“Hal tersebut merupakan hak Firli Bahuri yang harus kita hormati,” imbuhnya.
Sebelumnya, terdapat kesalahan teknis dalam penulisan surat pengunduran diri Firli Bahuri kepada Presiden, namun kesalahan tersebut telah diperbaiki.
Setelah perbaikan, tidak ada lagi alasan teknis dan administratif bagi Presiden untuk menolak permohonan berhenti yang diajukan oleh Firli Bahuri.
Yusril Ihza Mahendra sebelumnya memberikan keterangan dalam sidang praperadilan yang dimohonkan Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dia menguraikan beberapa kejanggalan dalam penanganan perkara Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya.
