Insitekaltim, Samarinda- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Hj Yenni Eviliana menyambut positif pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pelarangan penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Paser, Gibran menegaskan pentingnya kendaraan tambang menggunakan jalur hauling khusus demi keselamatan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Yenni menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut harus segera diikuti dengan dasar hukum yang jelas agar implementasinya tidak mandek di tataran wacana.
“Saya sangat setuju, tapi jangan hanya sekadar wacana. Aturannya harus dibuat secara resmi. Kalau tidak ada dasar hukum yang kuat, tidak akan berjalan maksimal,” ujar Yenni usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada Selasa, 17 Juni 2025.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti kondisi jalan umum di wilayah Kabupaten Paser yang dinilai sangat tidak layak dilalui kendaraan berat. Salah satunya ruas jalan dari Kecamatan Muara Komam menuju Desa Batu Kajang yang dipenuhi tanjakan curam dan tikungan tajam.
Menurutnya, jalur tersebut kerap memakan korban akibat kendaraan tambang yang kesulitan bermanuver di medan ekstrem.
“Sering terjadi kecelakaan. Saya pernah ke sana, memang medannya berat dan sangat rawan. Ini soal keselamatan warga,” tegasnya.
Yenni juga menyentil persoalan keamanan sosial yang ikut terseret dalam isu pertambangan. Ia merujuk pada kasus pembunuhan salah satu warga yang belakangan dikaitkan dengan konflik tambang dan hingga kini belum tuntas secara hukum.
Ia meminta aparat menuntaskan proses hukum secara objektif dan transparan agar tidak melahirkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Yenni menyatakan dukungan penuh terhadap pemanfaatan jalan hauling milik perusahaan tambang, termasuk milik Jhonlin Group. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menyangkut keselamatan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
“Saya dukung sekali. Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga soal ketenangan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi, termasuk bagi para sopir truk yang menggantungkan hidup dari pekerjaan ini,” tuturnya.
Dengan tegas, Yenni meminta agar pemerintah pusat dan daerah segera duduk bersama menyusun regulasi resmi yang mengatur penggunaan jalur hauling agar keselamatan publik tidak lagi dipertaruhkan di tengah lalu lalang kendaraan tambang.
