Insitekaltim, Samarinda – Proyek sodetan di Kilometer 2 Jalan Soekarno-Hatta Loa Janan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang ditujukan untuk mengatasi banjir di Loa Janan Ilir, diprotes warga setempat.
Warga khawatir aliran air dari wilayah Samarinda justru menambah beban Sungai Loa Janan Ulu dan memicu banjir di wilayah mereka.
Menanggapi protes tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menghentikan pekerjaan sementara. Pemkot Samarinda akan menggunakan waktu sekitar satu hingga dua minggu untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat di wilayah Kukar.
“Untuk sementara kita calling down dulu. Kalau kita terus melanjutkan dalam kondisi sekarang, ada intensitas komunikasi yang diperlukan. Dilanjutkan kurang bijak juga kan,” kata Andi Harun saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Kamis 24 September 2026.
Menurut Andi Harun, persoalan utama yang muncul saat ini lebih berkaitan dengan komunikasi. Ia menegaskan proyek sodetan tersebut bukan keputusan tanpa kajian.
Sebelumnya Pemkot Samarinda sudah melakukan kajian teknis terhadap persoalan banjir di Loa Janan Ilir. Hasil kajian menunjukkan adanya backwater, yakni kondisi ketika air dari arah Waduk Barito di sekitar Tani Aman kembali masuk ke saluran di kawasan Loa Janan Ilir.
“Kesimpulannya terjadi backwater, air kembali dari arah Waduk Barito milik provinsi yang ada di sekitar Tani Aman atau Loa Janan Ilir masuk ke saluran,” ujarnya.
Sodetan kemudian dipilih sebagai salah satu solusi untuk mengalirkan air dari kawasan tersebut. Namun, rencana itu memunculkan persoalan baru karena jalur aliran berada di wilayah Kukar.
Andi Harun mengatakan komunikasi dengan Bupati Kukar Aulia Rahman sudah dilakukan, kedua pemerintah daerah pada prinsipnya memahami kebutuhan penanganan banjir tersebut.
Namun, komunikasi di tingkat kepala daerah dinilai belum cukup untuk meredam keberatan warga di lapangan. “Komunikasi itu tidak cukup di level pimpinan atas,” katanya.
Karena itu, Andi Harun meminta camat, lurah dan perangkat pemerintahan di Samarinda membangun komunikasi dengan camat, kepala desa serta tokoh masyarakat di wilayah Kukar. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antarmasyarakat dua daerah.
“Kita tidak menginginkan masalah ini menjadi polemik yang tidak produktif,” ujarnya.
Andi Harun menyebut kontrak pekerjaan sodetan masih berlangsung hingga sekitar pertengahan Desember. Karena itu, penghentian sementara bukan berarti proyek dibatalkan.
“Jadi mungkin seminggu dua minggu ini calling down sambil membangun komunikasi,” tuturnya.
