Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Pendekatan Persuasif dan Etika Ruang Publik dalam Hubungan Perokok dan Konseling Kesehatan

    September 27, 2026

    Jangan Anggap Sepele Kalau Ngorok Terjadi Hampir Setiap Malam

    September 27, 2026

    Dugaan Guide Wire Tertinggal di Jantung, Keluarga Pasien Desak RSUD AWS Bertanggung Jawab

    September 26, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»DPRD Samarinda»Upah Pekerja Teras Samarinda Tak Kunjung Dibayar, DPRD Bantu Menengahi
    DPRD Samarinda

    Upah Pekerja Teras Samarinda Tak Kunjung Dibayar, DPRD Bantu Menengahi

    LarasBy LarasNovember 19, 202403 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: RDP DPRD Samarinda bersama TRC PPA Kaltim
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

     

    Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie memimpin rapat dengar pendapat (RDP) terkait permasalahan upah pekerja pembangunan Teras Samarinda yang belum dibayarkan PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP) di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Selasa (19/11/2024).

    Teks: RDP DPRD Samarinda terkait upah pekerja Teras Samarinda yang tak kunjung dibayarkan PT SAIP

    Hadir dalam kesempatan tersebut anggota dan Biro Hukum Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim), mandor dan pekerja Teras Samarinda, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda dan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

    Dalam kesempatan itu, Novan mengatakan pertemuan ini didasari adanya laporan para mandor dan pekerja pembangunan Teras Samarinda yang tidak mendapatkan bayaran sejak April sampai September 2024.

    Melalui diskusi tersebut, diketahui bahwa para mandor dan pekerja tidak memiliki kontrak tertulis yang jelas. Novan menjelaskan bahwa para pekerja hanya dipekerjakan melalui kontak lisan. Hal ini, menurutnya, dapat menyulitkan para pekerja untuk menuntut keadilan bagi mereka.

    “Ternyata tidak pakai kontak tertulis, hanya pakai lisan. Ini susahnya. Tapi kita tidak ingin mengecilkan hati para pekerja,” ujarnya dalam RDP.

    Kemudian, masalah lainnya adalah pihak PT SAIP tidak hadir untuk menyelesaikan masalah ini, yang juga selaku pemberi kerja kepada para pekerja Teras Samarinda dan pemberi upah.

    Demi menengah persoalan yang berlarut-larut tersebut, politikus Partai Golkar ini akan berdiskusi dan berjuang bersama masyarakat untuk mencari jalan keluarnya dengan Komisi IV serta mitra kerja lainnya.

    Selain itu, perlu untuk memanggil pihak PT SAIP dan ikut terlibat dalam diskusi yang akan dijadwalkan kembali, supaya bisa mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

    “Karena ini masalah kebijakan, kita akan perjuangkan. Kita akan diskusi lagi dengan Komisi IV dan nanti kita panggil dan teruskan ke pemerintah karena wali kota masih cuti,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zainun mengatakan bahwa kehadiran mereka karena adanya aduan dari perempuan yang merupakan istri pekerja Teras Samarinda.

    Istri dari pekerja tersebut, disebutkan Rina, memiliki dua orang anak. Satu dari dua anak tersebut harus putus sekolah dan satu lainnya pingsan di sekolah akibat menahan lapar.

    Upah yang tak kunjung di bayar oleh PT SAIP kepada suaminya dan mengakibatkan rentetan masalah di balik megahnya Teras Samarinda, membuat TRC PPA Kaltim turut prihatin dan melaporkan hal ini ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Samarinda.

    “Jadi kalau dikatakan TRC melampaui batas sampai ke ketenagakerjaan, tidak, kami ingin menyuarakan soal perempuan dan anak yang terdampak,” kata Rina.

    Dilanjutkan Rina, ada pekerja yang sampai bercerai. Bahkan ada yang disangka oleh istri mereka melakukan judi online sehingga hampir diceraikan. Ada pekerja yang motornya terpaksa ditarik kembali oleh leasing karena cicilan tak mampu dibayar.

    Rina menambahkan, Biro Hukum TRC PPA Kaltim Sudirman menyampaikan telah melakukan dua kali pelaporan ke Disnaker Kota Samarinda. Pihak Disnaker menyambut baik kawan-kawan TRC PPA Kaltim beserta pekerja, namun berbalik kondisi dari PT SAIP yang selalu mangkir dari panggilan.

    Dengan tegas Sudirman menekankan akan terus berupaya memperjuangkan masalah ini hingga titik darah penghabisan. Dirinya mengetahui benar bagaimana posisi para pekerja dan keluarganya yang terlilit kesulitan seusai membangun tempat ikonik baru di Samarinda itu.

    “Statement pemerintah mengatakan itu sudah menjadi kewenangan perusahaan, saya katakan itu bullshit (bohong),” kata Sudirman menyinggung soal lepas tangannya pemerintah atas masalah ini.

    Sudirman meminta pemerintah untuk turut membantu mencari jalan keadilan bagi para pekerja. Bagaimanapun, PT SAIP merupakan partner pemerintah untuk menyelesaikan Teras Samarinda, yang diharapkannya ikut memudahkan diskusi bersama PT SAIP.

    “Ayo selesaikan ini baik-baik, sampaikan hak-hak pekerja yang seharusnya diselesaikan. Kita tidak meminta lebih, kami hanya ingin dibayarkan sesuai hak para pekerja. Kami pastikan tidak akan lakukan hal lain apabila kami selesai dibayarkan,” tutup Sudirman.

    DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie Sudirman Teras Samarinda
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Laras

    Related Posts

    APBD Perubahan Samarinda Rp3,75 Triliun, Raperda Ditarget Paripurna 30 September

    September 25, 2026

    APBD Perubahan Samarinda 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Modal Dipangkas Rp276 Miliar

    September 24, 2026

    APBD Perubahan Samarinda Dibayangi Dana Kurang Salur dan PAD Seret

    September 21, 2026

    APBD Perubahan 2026 Samarinda Berpotensi Defisit Rp600 Miliar

    September 20, 2026

    Air Bersih Menipis, Dewan Samarinda Usul Dana Probebaya Bangun Sumur

    September 20, 2026

    Sengketa Lahan di Samarinda Seberang, Dokumen Era 1990-an Kembali Dipersoalkan

    September 16, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Pendekatan Persuasif dan Etika Ruang Publik dalam Hubungan Perokok dan Konseling Kesehatan

    Ratu ArifanzaSeptember 27, 2026

    Insitekaltim, ​Jakarta – Dalam lanskap komunikasi kesehatan masyarakat, perdebatan mengenai kebiasaan merokok sering kali terjebak…

    Jangan Anggap Sepele Kalau Ngorok Terjadi Hampir Setiap Malam

    September 27, 2026

    Dugaan Guide Wire Tertinggal di Jantung, Keluarga Pasien Desak RSUD AWS Bertanggung Jawab

    September 26, 2026

    Asam Lambung Mudah Naik, 10 Makanan Ini Bisa Jadi Alternatif

    September 26, 2026

    PAD Kaltim Dikoreksi Rp1,89 Triliun, Pendapatan Daerah 2026 Turun Jadi Rp13,36 Triliun

    September 26, 2026
    1 2 3 … 3,365 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.