Insitekaltim, Samarinda – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat masih berada di angka mayoritas.
Hasil survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan 68,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun tersebut.
Temuan itu menjadi indikator bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah masih mendapat penerimaan cukup baik dari masyarakat, meski di saat yang sama Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global dan berbagai tantangan domestik.
Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli mengatakan angka kepuasan tersebut menunjukkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional masih relatif kuat.
“Secara rata-rata masih cukup bagus. Sekitar 68,2 persen puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan,” ujarnya dalam siaran YouTube Kamis, 11 Juni 2026.
Meski demikian, survei tersebut juga mencatat masih terdapat 27,1 persen responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka itu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik serta menjawab berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
Selain mengukur tingkat kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden, survei juga memotret persepsi publik terhadap kinerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa muncul sebagai menteri dengan tingkat apresiasi tertinggi dari responden.
Sebanyak 36,8 persen responden menilai Purbaya sebagai menteri yang memiliki kinerja paling baik dalam membantu pelaksanaan program pemerintahan.
“Purbaya menjadi menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat,” kata Fadhli.
Survei tersebut juga mengukur pandangan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu komitmen utama pemerintahan saat ini. Hasilnya, sebanyak 68,8 persen responden percaya pemerintah bekerja secara serius dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sementara itu, 62,5 persen responden menilai penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan secara adil.
Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap agenda antikorupsi tidak terlepas dari sejumlah langkah yang diambil pemerintah dalam menangani dugaan penyimpangan di lembaga negara.
“Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan kasus terakhir yang ditangani aparat penegak hukum. Ini menjadi sinyal bahwa pemberantasan korupsi tetap berjalan,” ujarnya.
Di sisi lain, hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat belum mendesak Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Hanya 48,1 persen responden yang menyatakan setuju reshuffle segera dilakukan, sementara 32,1 persen menyatakan tidak setuju.
“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet yang ada saat ini diberi kesempatan untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal,” tutup Fadhli.
