Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris menyarankan kepada pemerintah pusat agar melakukan koordinasi secara terpadu dalam penanggulangan pengendalian narkoba di Indonesia.
Ia menginginkan upaya dalam mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dilakukan dari akarnya. Pemerintah bisa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadaan barang terlarang itu.
“Seharusnya pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan segala unsur untuk menyelidiki bagaimana narkoba itu bisa masuk ke Indonesia,” ungkap Agus Haris kepada Insitekaltim.com melalui saluran teleponnya, Sabtu (10/7/2021).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, pemerintah pusat sangat memiliki wewenang untuk mengusut hal ini. Penyebab masuknya obat-obatan terlarang ke wilayah Indonesia atau jika ada produksi di dalam negeri, maka bagaimana bisa ada perizinannya.
“Hal seperti itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya dan masyarakat hanya korban dari peredaran ini,” paparnya.
Sehingga, pemerintah seharusnya mencari tahu asal muasal peredaran obat-obat terlarang di Indonesia. Bukan masyarakat yang menjadi sasarannya.
“Jika mau dilakukan tes urine silakan saja, tapi menurut saya itu bukan salah satu solusinya,” tegasnya.
Kata dia, tes urine tidak akan menghentikan peredaran narkoba di Indonesia.
Untuk itu, seluruh pemerintah baik daerah maupun provinsi berkoordinasi menyampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat mengusut tuntas akar peredaran narkoba.
“Seharusnya sekarang kita fokus menyasar pada sumber-sumber peredarannya,” pungkasnya.
