Insitekaltim, Bontang – Tata tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang telah selesai dibahas sejak seminggu lalu dan kini tengah menunggu nomor registrasi dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Tatib DPRD Bontang Rustam menjelaskan bahwa setelah pembahasan internal selesai, draft tatib langsung diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Kami sudah komunikasi dengan Kemenkumham. Setelah itu, langsung ke Biro Hukum untuk mendapatkan nomor registrasi,” kata Rustam pada Sabtu (12/10/2024).
Rustam menambahkan bahwa pihaknya telah mengikuti tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD.
Tahapan tersebut meliputi pembentukan tim penyusun, pembahasan internal DPRD, harmonisasi dengan Kemenkumham, hingga pengajuan ke biro hukum untuk mendapatkan nomor registrasi.
“Proses harmonisasi dengan Kemenkumham ini sangat penting agar tidak ada ketidaksesuaian dalam penerapan aturan, sehingga semuanya berjalan sesuai regulasi,” ujar Rustam.
Setelah mendapatkan nomor registrasi, tatib akan ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai dasar hukum bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi.
Sebelum Surat Keputusan (SK) pimpinan definitif diterbitkan, DPRD Bontang telah mengumumkan susunan pimpinan dalam rapat paripurna. Posisi ketua DPRD Bontang dipegang oleh Andi Faizal Sofyan Hasdam dari Partai Golkar, Wakil Ketua I diisi oleh Siti Yara dari PKB, dan Wakil Ketua II dijabat oleh Maming dari PDIP.
Rustam menyebutkan bahwa jika tidak ada kendala, SK Pj Gubernur Kaltim terkait pimpinan definitif DPRD Bontang akan keluar minggu depan. Setelah itu, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) akan segera dilakukan.
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) adalah komponen penting yang mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. AKD di DPRD Bontang terdiri dari beberapa bagian, termasuk komisi-komisi yang akan menangani bidang-bidang khusus, seperti hukum, keuangan, dan pembangunan.
Selain itu, ada Badan Musyawarah (Banmus) yang berperan menyusun agenda dan mengatur jadwal rapat, serta Badan Anggaran (Banggar) yang bertugas mengurusi anggaran daerah, termasuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selanjutnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) juga akan dibentuk untuk menyusun dan mengkaji rancangan peraturan daerah.
Terakhir, Badan Kehormatan (BK) memiliki peran untuk mengawasi perilaku anggota DPRD dan menegakkan kode etik yang berlaku di lembaga tersebut.
