Insitekaltim,Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan perlu menyiapkan kriteria yang mempuni jika ingin mempertahankan status Kota Layak Anak (KLA), tapi rasanya ini sulit untuk di raih sebab sumber daya manusia (SDM) belum siap akan hal itu.
Kita perlu dulu menyiapkan SDM berbasis kemasyarakatan yang siap dan mempuni ditingkat kelurahan sampai ke RT, kalau ingin meraih KLA, kalau nggak pasti turun predikatnya.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti di gedung DPRD Samarinda, Rabu (21/9/2022).
Politisi Demokrat itu, juga menjelaskan untuk anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), minim anggaran karena kecil.
“Ya, dua tahun terakhir kita dapat dana non fisik untuk UPT PPA yang ada di Bhayangkara, tapi di tahun ketiga nggak dapat, dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Sekarang semua anggaran diserahkan pada APBD Kota,”ungkapnya.
Lebih lanjut, Sri Puji Astuti mengungkapkan, berangkat dari situ sekarang DPRD Kota Samarinda melakukan revisi Perda Nomor 10/2013 tentang Perlindungan Anak, yang kami rasa regulasinya nggak efektif, khususnya untuk melindungi hak-hak anak dan itu perlu menjadi perhatian bersama. Mulai dari pemenuhan fasilitas bermain yang ramah anak hingga dukungan dari berbagai pihak.
“Untuk memastikan anak tetap aman di bawah naungan pemerintah makanya kita membuat payung hukum perlindungan anak,”ucapnya
Lebih jauh, Puji mengatakan, semua perda kalau tidak ditunjang anggaran dan keberpihakan Pemkot maka implementasi nya susah. Walau pun penyiapan sarana dan prasarananya melalui pembangunan infrastruktur bisa menunjang dan Samarinda dapat meningkatkan predikat KLA di kemudian hari.
“Ya, harapan saya agar pemerintah juga membangun taman anak-anak, Puskesmas, layanan pendidikan, jalan trotoar yang baik agar tidak ada lagi anak yang hanyut seperti tahun lalu,”tutup Puji.
