Insitekaltim, Samarinda – Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, yang tidak menemui langsung massa aksi pada demonstrasi 21 April 2026 akhirnya mendapat penjelasan.
Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan situasi lapangan yang dinilai kurang kondusif, serta perlunya penyampaian aspirasi dilakukan secara lebih efektif.
Ia menjelaskan, putusan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan keamanan serta efektivitas dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, sejak awal tuntutan massa lebih diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Bahkan, pemerintah provinsi tidak menerima permintaan resmi untuk melakukan pertemuan langsung di lokasi aksi.
“Dari awal sudah disampaikan bahwa tujuan utama aksi ke DPRD. Di Kantor Gubernur tidak ada permintaan resmi untuk bertemu,” ujarnya, Kamis 23 April 2026 malam.
Meski tidak menemui massa secara langsung, Rudy memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog. Ia bahkan telah menawarkan audiensi dengan perwakilan massa, namun dalam suasana yang lebih kondusif.
“Kami siap berdialog tapi tidak di tengah kerumunan. Pertimbangannya soal keamanan dan agar pembahasan lebih fokus serta konstruktif,” jelasnya.
Ia menilai dialog yang efektif harus dilakukan dengan data yang jelas, bukan dalam situasi yang emosional atau spontan di lapangan.
“Saya tidak bisa berbicara tanpa data. Semua tuntutan harus dibahas secara terbuka dan terukur,” tegasnya.
Tawaran dialog tersebut sempat disampaikan pada sore hari. Namun, tidak menemukan titik temu karena massa menginginkan pertemuan dilakukan langsung di lokasi aksi.
“Sekitar pukul 17.30 kami tawarkan dialog, tapi diminta di tengah massa. Itu yang tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Selain itu, situasi di lapangan juga disebut mulai memanas menjelang malam. Rudy mengaku sempat menyaksikan adanya aksi pelemparan terhadap aparat keamanan setelah sebagian massa membubarkan diri.
“Ada pelemparan botol, plastik, bahkan batu ke arah aparat. Kondisi seperti ini tentu tidak kondusif,” katanya.
Situasi tersebut semakin memperkuat keputusan pemerintah untuk tidak mengambil risiko melakukan pertemuan di tengah kerumunan massa.
Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.
“Kami mendengar semua aspirasi. Justru kami ingin masyarakat ikut mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan membangun sinergi demi kemajuan Kaltim.
“Jangan biarkan pemerintah berjalan sendiri. Peran masyarakat sangat penting dalam memastikan arah pembangunan tetap sesuai harapan bersama,” tutupnya.
