Insitekaltim, Samarinda – Belum usai jeritan masyarakat bawah menghadapi kelangkaan gas melon, pemerintah pusat kini menyorongkan rencana baru, mengonversi LPG subsidi 3 kilogram ke tabung Compressed Natural Gas (CNG) bernama CNG Merah Putih.
Alih-alih disambut baik, wacana ambisius untuk menekan impor energi ini justru dinilai berpotensi memicu sengkarut baru di daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Joha Fajal mengingatkan, merombak kebiasaan dapur masyarakat kecil bukan perkara mudah, apalagi mekanismenya hingga kini masih abu-abu.
“Segala sesuatu yang baru itu pasti akan mendatangkan kendala bagi masyarakat di lapangan,” ujar Joha di Gedung DPRD Samarinda, Rabu, 1 Juli 2026.
Joha memaparkan, migrasi dari LPG ke CNG otomatis memaksa jutaan rumah tangga dan pelaku usaha mikro mengganti perangkat teknis mereka, mulai dari regulator hingga jenis tabung. Perubahan masif ini dinilai akan memicu biaya tambahan yang tidak sedikit bagi masyarakat.
“Masyarakat sudah terbiasa menggunakan alat yang didesain khusus untuk LPG. Jika jenis gasnya diganti, warga dipaksa beradaptasi lagi dengan alat baru. Ini sama saja memberikan kesulitan yang baru bagi warga,” kritik politisi Nasdem itu.
Selain membebani isi dompet masyarakat, Joha juga menyoroti potensi pemborosan anggaran negara. Program konversi berskala nasional dipastikan bakal menyedot dana fantastis untuk pengadaan infrastruktur, pencetakan tabung baru, hingga biaya sosialisasi yang panjang.
Sentilan dewan ini berkaca pada realitas di lapangan. Hingga saat ini, pasokan LPG 3 kg di Samarinda masih sering diwarnai kelangkaan dan antrean panjang. Pemerintah seharusnya fokus membenahi rantai distribusi gas yang ada, bukan malah sibuk meluncurkan program transisi yang belum matang.
Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit seperti sekarang, pemerintah terkesan terlalu banyak memaksakan program baru yang sebenarnya belum mendesak untuk dilakukan.
“Jujur, saya sampai habis pikir dan tidak tahu harus berkata apa lagi terkait kebijakan ini, terlalu banyak hal-hal baru yang dipaksakan yang semestinya saat ini tidak perlu terjadi,” tegasnya.
