Insitekaltim, Pasuruan — Ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Pasuruan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Pasuruan, Selasa, November 2025. Mereka memprotes dugaan buruknya kualitas bahan bakar Pertalite yang menyebabkan ratusan motor mogok dan mengeluarkan biaya perbaikan tambahan.
Massa aksi yang tergabung dalam berbagai komunitas ojol ini berangkat dari sejumlah titik kumpul, salah satunya di depan GOR Untung Suropati, Jalan Sultan Agung. Dengan konvoi motor, mereka menuju Kantor DPRD sambil membawa poster dan spanduk berisi tuntutan.
Setibanya di lokasi, para pengemudi langsung berorasi menyuarakan keluhan. Puluhan personel Polres Pasuruan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi yang berlangsung damai tersebut.
“Ada sekitar 200 motor ojol yang mogok setelah menggunakan Pertalite. Kami terpaksa ke bengkel dan keluar biaya sendiri,” ujar Ketua Paguyuban Ojol Pasuruan, M. Yunus, di depan Kantor DPRD Kota Pasuruan.
Ketua DPRD Kota Pasuruan, M. Toyib, turun langsung menemui perwakilan massa. Ia menyatakan DPRD siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan akan memanggil pihak terkait, termasuk SPBU dan Pertamina.
“Kami sudah menerima rekomendasi dari 10 perwakilan ojol. Dalam waktu dekat, DPRD akan mengundang Pertamina, SPBU, Polres, dan Disperindag untuk membahas persoalan ini. Aspirasi teman-teman ojol akan kami kawal sampai tuntas,” kata Toyib.
Usai pertemuan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Lima Tuntutan Ojol Pasuruan:
1. Menolak BBM campuran etanol. Para pengemudi meminta pemerintah membatalkan kebijakan penggunaan BBM bercampur bioetanol karena dinilai berpotensi merusak mesin kendaraan yang menjadi sumber penghidupan mereka.
2. Menjamin kualitas Pertalite sesuai standar RON 90. DPRD diminta memastikan Pertalite yang beredar tidak mengandung campuran bahan lain yang menurunkan performa mesin.
3. Melibatkan masyarakat dalam kajian kebijakan energi. Ojol mendesak adanya kajian ulang secara transparan sebelum kebijakan BBM etanol diterapkan.
4. Melakukan audit independen kualitas Pertalite. DPRD diminta membentuk tim khusus untuk memeriksa kualitas BBM di lapangan dengan melibatkan lembaga independen dan mempublikasikan hasilnya.
5. Menuntut ganti rugi dan pembentukan posko pengaduan. Ojol meminta kompensasi atas kerusakan motor akibat BBM diduga berkualitas buruk serta pembentukan posko aduan bagi masyarakat yang mengalami kerugian serupa.
